Nurul Arifin: Menteri Kok Jadi Kompor

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menyayangkan sikap dan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak mengeluarkann izin kepada DPP Partai Golkar untuk melangsungkan Musyawarah Nasional IX di Bali 30 November 2014. (Baca Menkopolhukam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)

Pilihan Redaksi DPD I Golkar se-Indonesia Dukung Munas Ical Akbar Siap Mediasi Ical-Agung Kalla: Golkar Pecah, Politik RI dalam Bahaya

"Menkopolhukam yang memanasi situasi, bukannya mendinginkan suasana. Menteri kok jadi mengompori suasana," kata Nurul lewat pesan elektroniknya, Rabu (26/11) malam. (Baca juga: Fadli Sebut Menteri Tedjo dan Amatir)

Seharusnya, kata Nurul, sebagai seorang menteri, Tedjo memilki tugas untuk menjamin dan menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif. Pernyataan yang dikeluarkan Tedjo malah terkesan menakut-nakuti dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai menkopolhukam.

"Ini kesannya mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali. Intervensinya kejauhan," ujarnya.

Sebagai menteri, antisipasi harus bisa dilakukan oleh seorang menteri, terlebih menteri koordinator yang membidangi keamanan nasional. Golkar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Nurul memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman.

"Rasa aman hak semua warga negara. Menyakitkan mendengar menteri bicara seperti itu dan melemparkan tanggung jawabnya kepada parpol," kata politikus partai beringin itu. (Baca juga: Idrus Pastikan Golkar Lawan Imbauan Menteri Tedjo)