Idrus Yakin Menkumham Tak Layani Agung Laksono

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yakin Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak akan melayani surat permintaan yang dilayangkan oleh tim penyelamat Partai Golkar.

Surat itu berkaitan dengan rekomendasi penonaktifan DPP Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie dan menggantikannya dengan komposisi kepengurusan baru yang digawangi oleh Agung Laksono.

Mengaku mengenal lama Menteri Yasonna, Idrus menilai Menteri Yasonna memiliki integritas yang terjaga dengan baik. "Menkum HAM itu, teman saya, saya tahu integritasnya. Tidak akan mungkin memberikan rekomendasi seperti itu. Saya yakin itu," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, (27/11).

Lebih lanjut, keyakinan itu timbul karena menurutnya Menteri Yasonna sangat mengerti sekali hukum dan seharusnya Menteri Yasonna tahu permintaan yang dilayangkan oleh presidium tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

"Oh, enggak. Saya mempunyai keyakinan Menkum HAM tidak menjawab. Saya yakin. Kenapa? Saya tahu itu teman saya. Pak Laolly teman saya. Ahli hukum, tahu aturan," ujar Idrus.

Kemarin (26/11) Yorrys Raweyai menyatakan presidium penyelamat Partai Golkar telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono. Surat tersebut, menurut Yorrys, telah ditandatangani oleh Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono.

"Tim berjumlah delapan orang, tapi saya tidak tahu nama-namanya, sudah menyurati untuk mendapatkan status hukum yang jelas ke Menkumham. Mudah-mudahan Menkumham bisa menjelaskan keputusan itu," ucap Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Rabu (26/11).

Menurutnya,  surat balasan dari Kemenkumham akan segera keluar dalam waktu satu atau dua hari ke depan. Jika surat keputusan tersebut sudah keluar, presidium penyelamat akan bisa segera bekerja dan menguasai kantor DPP partai berlambang pohon beringin tersebut.