Agung Serahkan Rekonsiliasi ke Mekanisme Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Usai terpilih secara resmi, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Golkar IX di Ancol Jakarta, Agung Laksono, menyatakan kubunya tak akan segan untuk melanjutkan tali pertemanan dengan kubu Aburizal Bakrie yang kini jelas berseberangan. Namun ia juga berpendapat bahwa rekonsiliasi perlu didasari dengan putusan dari mekanisme hukum sebagai konsekuensi terbelahnya partai beringin.

Pilihan Redaksi Kubu Ical Dituding Ancam Peserta Munas Jakarta Berkas Pengurus Golkar TPPG Diserahkan Siang Ini Agung Laksono Terpilih Menjadi Ketua Golkar Versi TPPG Tak Dukung Siapapun, Yorrys: Yang Penting Golkar Selamat

“Meski mekanisme hukum berlaku nantinya, kami sesama keluarga, teman tak terputus,” kata Agung kepada wartawan, Senin (8/12). (Baca juga: Munas Jakarta Dukung Pemerintahan Joko Widodo)

Soal kubu siapa yang berhak atas nama Golkar, Agung lantas menjelaskan kalau dirinya pasti memilih prinsip untuk tetap menunggu legalitas dari pemerintah. Dalam hal ini, tambahnya, adalah Kementerian Hukum dan HAM dan pengadilan nantinya. “Kami optimis kami yang benar,” katanya.

Keoptimisan Agung, katanya, didasari atas pemikiran bahwa munas Jakarta berjalan di atas dasar yang kuat. Apa yang mereka lakukan tak pernah mencederai nilai demokrasi dengan cara mendengar apa yang diinginkan Golkar daerah.

Sebelumnya, Kubu Aburizal Bakrie tak ambil pusing dengan Musyawarah Nasional tandingan yang digelar kubu Agung Laksono atau Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12).

“Bagi kami, itu ilegal karena Munas yang sah sudah dilakukan di Bali. Dewan Pimpinan Pusat akan menjatuhkan sanksi bagi pengurus atau sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Golkar yang menghadiri Munas ilegal itu,” kata Ketua DPP Golkar Nurul Arifin kepada CNN Indonesia.