Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, Demokrat dan PAN tidak akan benar-benar berhabung dalam KIH. "Ini hanya bentuk reaksi penolakan Golkar (pada Perppu) saja," kata Hendri kepada CNN Indonesia, Selasa (9/12).
Menurutnya, langkah Golkar memutuskan menolak Perppu Pilkada Langsung dalam Munas di Bali lalu adalah blunder. Selain Demokrat yang terang-terang menjauhinya, keputusan menolak Perppu juga dimanfaatkan oleh kubu Agung Laksono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti yang terjadi saat ini. Demokrat merapat ke PDIP untuk meloloskan Perppu Pilkada Langsung. Demokrat menuding Golkar mengingkari kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Langkah Demokrat untuk berada di tengah-tengah bukan tidak mungkin akan diikuti oleh partai politik yang lain. PAN misalnya yang saat ini terkesan selalu berada di belakang Demokrat. Bahkan PKB yang selama ini tergabung di KIH menurut Hendri bisa saja keluar dan jadi partai tengah.
"Mereka gerah dengan manuver yang dilakukan NasDem," ujar Hendri.
SBY bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, kemarin. Dalam pertemuan itu keduanya membahas Perppu Pilkada. Demokrat ingin Perppu tersebut diloloskan, begitupula PDIP. Meski selama ini berbeda haluan, untuk kepentingan Perppu Pilkada, dua partai ini satu suara.
Usai bertemu Jokowi, SBY mengaku dirinya membahas banyak hal dengan Jokowi, salah satunya soal Perppu Pilkada Langsung yang dikeluarkanya sebelum lengser. "Kami berdiskusi, bertukar pikiran tentang situasi tanah air kita yang terakhir. Pak Jokowi juga sempat mengangkat permasalahan Perppu Pilkada langsung,” ujar SBY
(Baca : Usai Bertemu Jokowi, SBY : Kami Kawal Bersama Perppu Pilkada)
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut hangat sinyal merapatnya Partai Demokrat ke KIH. Ia bahkan yakin Demokrat bakal bergabung. Menurutnya, pemerintah yang didukung KIH berpotensi mendapat satu tambahan mitra lagi, yakni Demokrat yang dikecewakan Golkar. (Baca : Kalla Yakin Demokrat akan Bergabung dengan KIH)