Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Bali, Lalu Mara Satriawangsa, mengungkapkan rekomendasi Munas Bali untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan tetap diperjuangkan.
"Ya itu kan kewajiban, mengingat hal itu adalah rekomendasi munas, forum tertinggi pengambil keputusan di Partai Golkar," ujar Lalu melalui pesan singkat, Rabu (10/12).
Juru bicara keluarga Aburizal Bakrie ini mengakui Munas bukan tempat untuk memutuskan mendukung atau menolak Perppu Pilkada, oleh sebab itu rekomendasi tersebut akan diproses lebih lanjut di DPP Partai Golkar melalui fraksinya di DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini posisi Golkar mendukung perppu. Belum ada perubahan, karena munas bukan wewenangnya. Jadi itu aspirasi yang menjadi rekomendasi, dan harus diperjuangkan DPP melalui perpanjangan tangannya Fraksi Partai Golkar," jelasnya.
Dalam kurun kurang dari sepekan, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie telah mengubah rekomendasi awalnya menolak perppu menjadi mendukung. Oleh sebab itu, jelas Lalu, sikap akhir akan diberikan pada saat masa sidang kedua DPR RI usai masa reses, Januari mendatang.
"Soal hasilnya bagaimana, tergantung proses komunikasi politik yang dilakukan fraksi Golkar yang dipimpin Pak Ade Komarudin. Kan belum juga dimulai sidang-sidangnya di DPR. Kan sekarang DPR lagi reses," jelasnya.
Kemarin (9/12) malam, Ical menyatakan Golkar akan mendukung Perppu Pilkada. Hal tersebut disampaikannya melalui kicauannya di akun Twitter pribadinya @aburizalbakrie.
Dari 18 tweetnya mengenai Perppu Pilkada, ia menceritakan mulai dari walkoutnya Partai Demokrat pada sidang paripurna, dan diakhiri dengan pernyataannya mendukung Perppu Pilkada.
"Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang Perppu Pilkada. Terima kasih atas perhatiannya," di akhir tweetnya.