Mendagri Ingin DPR Segera Sahkan Perppu Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan agenda membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam rapat yang digelar pada Kamis malam (15/1) ini Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah ingin Perppu Pilkada tersebut segera disahkan oleh DPR RI.

Tjahjo juga mengatakan, keinginan tersebut yang menjadi dasar rapat kerja tersebut diadakan malam ini. "Itulah makanya dijadwalkan (rapat) malam ini. Perppu kan hak DPR, jadi dipercepat agar ada persiapan KPU dan persiapan dananya," ujar Tjahjo ketika ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (15/1).

Pilihan Redaksi Jika Terealisasi, Pilkada oleh DPRD Tantangan Utama KPK MA Usul Dibentuk Lembaga Khusus Tangani Sengketa Pilkada Paripurna Perdana DPR Usai Reses Bahas Perppu Pilkada DPR Bahas Perppu Pilkada Bersama Menteri Tjahjo dan Yasonna

"Makanya malam ini kita marathon," lanjut mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Tjahjo mengungkapkan posisi Kemendagri saat ini hanya sebagai pendamping dan dia meminta DPR untuk segera menyelesaikan tugasnya karena dia yakin DPR tidak akan mempermalukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tugas DPR tinggal mengesahkan. Kami sekarang dalam posisi pasif dan kami pun yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY," katanya.

Sebelumnya Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu Pilkada sebagai balasan atas reaksi masyarakat terkait UU No. 22 Tahun 2014 yang saat itu direvisi menjadi kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat itu masyarakat menentang UU Pilkada tersebut karena dianggap merenggut kebebasan memilih yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, rapat kerja di Komisi II sudah dimulai sejak pukul 20.00 WIB. Tjahjo Kumolo terlihat sudah hadir di ruang rapat, begitu juga dengan Menkumham Yasonna Laoly. Pada awal rapat, Menteri Yasonna juga menyatakan harapannya agar DPR segera mengesahkan Perppu Pilkada. Menurutnya, pengesahan tersebut menjadi penting agar kondisi dapat kembali ke normal.

"Berlakunya Perppu No.1 menjadi penting sebagai prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Pilkada tidak langsung juga telah mendapat penolakan yang luas di daerah. Karena itu, Komisi ini ada dalam kegentingan untuk segera menerapkan Perppu tersebut, agar dapat segera kembali ke kondisi normal. Karena itu kami menyarankan agar disahkan sesegera mungkin agar dapat terselenggara dengan baik," papar Yasonna. 

(meg/obs)