PDIP Tak Satu Suara Sambut Batalnya Pelantikan Budi Gunawan

Aulia Bintang | CNN Indonesia
Jumat, 13 Feb 2015 13:19 WIB
Melihat besarnya tekanan PDIP, Demokrat mengingatkan Jokowi untuk lepas dari intervensi apapun. "Presidenlah yang punya hak prerogatif memilih Kapolri."
Komjen Budi Gunawan ketika menerima Komisi III DPR di kediamannya, Jakarta, Selasa (13/1) (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi sejak minggu lalu menyatakan akan mengakhiri kisruh KPK-Polri, termasuk soal penentuan Kapolri, pekan ini. Sejumlah anggota DPR menginformasikan Jokowi telah menghubungi Ketua DPR Setya Novanto untuk mengabarkan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pasca beredarnya kabar itu, PDI Perjuangan terlihat tak satu suara. Sebagian kader ingin Jokowi tetap melantik Budi, namun lainnya mengatakan akan mengikuti kehendak sang Presiden.

"Sikap kami tidak berubah, (Jokowi seharusnya) tetap melantik Budi Gunawan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum PDIP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hingga kini Trimedya belum mendapat arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun ia ingin Jokowi konsisten untuk melantik Budi sesuai konstitusi, sebab DPR lewat rapat paripurna telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Dia (Jokowi) kirim nama Budi Gunawan (sebagai calon Kapolri) ke DPR. Konsistenlah dengan apa yang dia kirim," ujar Trimedya.

Berbeda dengan Trimedya, politikus PDIP lainnya, Tubagus Hasanuddin, mengatakan Megawati akan mengikuti apapun keputusan Jokowi soal Kapolri. "Saya sesuai araha Ibu Mega, yakni akan loyal pada apa yang diputuskan Presiden," kata dia.

Secara terpisah, Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan sangat tidak etis seorang yang menjadi tersangka berada di kursi Kapolri. Seperti diketahui, Budi Gunawan telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Melihat besarnya tekanan dari PDIP kepada Jokowi, Syarif mengingatkan Presiden harus lepas dari intervensi pihak manapun, sebab dia memiliki hak prerogatif untuk memilih Kapolri.

Oleh sebab itu Demokrat mendukung apabila Jokowi betul batal melantik Budi Gunawan. Kemarin, Istana memberi isyarat bakal mengumumkan Kapolri hari ini. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pengumuman bisa dilakukan di Istana Bogor atau Solo, sesuai lokasi agenda Presiden hari ini. (pit/agk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER