Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengatakan, kader PDIP tak lagi memiliki hak untuk mengatur susunan kepengurusan partai. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memegang kendali penuh untuk membentuk formasi DPP PDIP.
Metode ini berbeda dengan partai politik lainnya. Lazimnya, ketua umum terpilih akan membentuk tim formatur yang akan membantunya membentuk kepengurusan pusat partai. Memang, sudah dipastikan Megawati akan menjabat kembali sebagai ketua umum partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Namun, hal tersebut tidak terjadi di PDIP.
Sebelumnya, Ketua
Steering Committee Kongres PDIP Andreas Pareira mengatakan Megawati memiliki hak prerogratif untuk membentuk kepengurusan partai, selaku formatur tunggal. Oleh karena itu, ia mengatakan Megawati pun memiliki istilah sebagai Ketua Umum Mandataris Kongres.
Lebih lanjut, Andreas mengungkapkan dasar dari hal tersebut karena ketua umum merupakan organisasi tertinggi di PDIP. Sedangkan, DPP merupakan pucuk pimpinan organisasi di partai-partai politik lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kongres PDIP akan digelar di Bali mulai Kamis (9/4) hingga Sabtu (11/4) mendatang. Kongres itu rencananya akan dihadiri oleh 2 ribu peserta yang berasal dari 514 dewan pimpinan cabang dan 34 dewan pimpinan daerah. Pengukuhan Megawati menjadi ketua umum, menjadi agenda utama dari Kongres IV PDIP nanti.
Pengukuhan tersebut menjadi lanjutan dari hasil rapat kerja nasional PDIP di Semarang pada 2014 lalu, yang meminta kesediaan Megawati untuk memimpin kembali PDIP.
(obs)