Sanur, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi langsung memproses kader PDIP Adriansyah yang ditangkap tangan di Sanur, Bali, Kamis malam (9/4).
Menurut Pram, partainya tak berniat untuk membantu Adriansyah yang ditangkap ketika sedang melakukan transaksi dengan seorang perantara. (Baca:
Kronologi Penangkapan Kader PDIP Adriansyah oleh KPK di Sanur)
“Karena ini operasi tangkap tangan, ya sudah proses saja oleh KPK. Kami tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Adriansyah.
Wong sudah dipecat buat apa dibantu,” kata Pram di lokasi Kongres IV PDIP, Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pram, internal PDIP akan memproses pemecatan Adriansyah lewat Mahkamah Partai. Dalam pembicaraannya dengan Megawati, Pram menuntut partai bertindak tegas terhadap Adriansyah yang dianggap telah mencoreng Kongres IV PDIP. (Baca:
Pram Minta Megawati Pecat Kader yang Ditangkap KPK)
Pram pun tak menilai penangkapan Adriansyah oleh KPK bersifat politis, karena KPK pasti melakukan pendekatan hukum dalam melakukan operasi tangkap tangan. “Saya tidak berpikir ada politisasi,” kata dia.
Pram sejak awal tampak berang dengan peristiwa penangkapan Adriansyah yang terjadi di tengah perhelatan akbar lima tahunan partai banteng. Perbuatan Adriansyah tak termaafkan sama sekali di matanya.
Simak FOKUS:
Kongres Partai PenguasaPelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, mengatakan Adriansyah ditangkap terkait pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Kalimantan.
Adriansyah merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan. Sebelumnya menjadi anggota DPR, ia sempat menjabat sebagai Bupati Tanah Laut selama dua periode berturut-turut, yakni 2003-2008 dan 2008-2013.
(agk)