LIPI Minta PDIP Hentikan Intrik dengan Jokowi
Abraham Utama | CNN Indonesia
Sabtu, 11 Apr 2015 13:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghentikan segala tindakannya yang dapat menimbulkan persoalan dengan kadernya yang merupakan orang nomor satu di Indonesia, Joko Widodo.
Ikrar khawatir, friksi antara PDIP dan Jokowi yang terus berlanjut dapat berakibat buruk pada program pemerintah dan malah menyusahkan masyarakat.
"PDIP seharusnya intropeksi diri. PDIP harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar the ruling party. Jangan seperti pelawak yang menunjukan kebencian pada Jokowi. Ini justru menimbulkan friksi baru antara presiden dan partai," ucapnya di Jakarta, Sabtu (11/4).
Lebih lanjut, Ikrar menuturkan, kesan yang dilihat publik, PDIP kerap menghambat Jokowi melaksanakan program-program yang dijanjikannya pada masa kampanye lalu. "Kapan Jokowi punya independensi politik untuk menjalankan programnya?" ucap Ikrar, heran.
Dia juga menggarisbawahi perilaku anggota Fraksi PDIP di DPR yang kerap menyerang pemerintah. Masinton Pasaribu, misalnya, dicatatnya paling giat mempertahankan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Begitu juga Effendi Simbolon yang menggelontorkan usulan pengajuan hak angket terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.
Menurutnya, jika PDIP tidak bersikap antipati terhadap Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu pasti dengan cepat dapat merealisasikan sembilan cita-cita revolusi pemerintahannya, termasuk dalam isu krusial seperti Blok Mahakam dan Freeport.
Untuk itu, Ikrar menyarankan, PDIP dan Jokowi harus mengambil jalan tengah yang saling menguntungkan, bukan hanya bagi mereka tapi untuk publik.
"Jangan sampai presiden akhirnya membuat tameng politik dengan mengangkat orang-orang dekatnya yang justru akan makin memperburuk hubungannya dengan PDIP. Harus dicari titik tengah baru sehingga semua senang, dan Jokowi terlihat benar-benar terlihat sebagai presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menganggap kepala negara dan pemerintahan sudah semestinya menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan partai pengusungnya.
“Presiden dan wakil presiden wajar dan sudah sewajarnya menjalankan garis politik politik partai,” kata Megawati dalam sambutannya di pembukaan Kongres IV PDIP yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4).
Megawati dalam pidato politiknya lantas menyatakan, garis partai yang dijalankan oleh presiden itu yaitu partai yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. “PDI Perjuangan adalah kolektivitas partai yang berasal dari rakyat,” ujar Presiden RI ke-5 ini. (gir)
Ikrar khawatir, friksi antara PDIP dan Jokowi yang terus berlanjut dapat berakibat buruk pada program pemerintah dan malah menyusahkan masyarakat.
"PDIP seharusnya intropeksi diri. PDIP harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar the ruling party. Jangan seperti pelawak yang menunjukan kebencian pada Jokowi. Ini justru menimbulkan friksi baru antara presiden dan partai," ucapnya di Jakarta, Sabtu (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menggarisbawahi perilaku anggota Fraksi PDIP di DPR yang kerap menyerang pemerintah. Masinton Pasaribu, misalnya, dicatatnya paling giat mempertahankan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Begitu juga Effendi Simbolon yang menggelontorkan usulan pengajuan hak angket terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.
Untuk itu, Ikrar menyarankan, PDIP dan Jokowi harus mengambil jalan tengah yang saling menguntungkan, bukan hanya bagi mereka tapi untuk publik.
"Jangan sampai presiden akhirnya membuat tameng politik dengan mengangkat orang-orang dekatnya yang justru akan makin memperburuk hubungannya dengan PDIP. Harus dicari titik tengah baru sehingga semua senang, dan Jokowi terlihat benar-benar terlihat sebagai presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menganggap kepala negara dan pemerintahan sudah semestinya menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan partai pengusungnya.
“Presiden dan wakil presiden wajar dan sudah sewajarnya menjalankan garis politik politik partai,” kata Megawati dalam sambutannya di pembukaan Kongres IV PDIP yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4).
Megawati dalam pidato politiknya lantas menyatakan, garis partai yang dijalankan oleh presiden itu yaitu partai yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. “PDI Perjuangan adalah kolektivitas partai yang berasal dari rakyat,” ujar Presiden RI ke-5 ini. (gir)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK