Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz membela Presiden Joko Widodo dari sindiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputir. Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan, Achmad Dimyati Natakusumah, menyayangkan sindiran Megawati dalam pidato pembukaan Kongres IV PDIP di Bali, 9 April lalu.
Saat itu, Megawati menyebut bahwa "sudah sewajarnya dan sangat wajar" jika presiden dan wakil presiden menjalankan garis kebijakan politik partai. Dimyati menilai pernyataan Megawati bertentangan dengan proses pemilihan hingga pelantikan Jokowi yang dipilih sebagai Presiden melalui proses panjang dan demokratis.
“Presiden itu jelas hanya satu dan dipilih rakyat, sedangkan petugas parpol itu banyak,” kata Dimyati saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad (12/4).
Dimyati menyayangkan pernyatan Megawati yang dirasa menyamakan tugas presiden dengan petugas partai politik. Padahal Presiden seharusnya milik bangsa dan rakyat yang secara nyata memilih pada pemilihan presiden lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dimyati, tugas pertama seorang presiden adalah menjalankan amanat rakyat sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar. Jokowi juga diminta menghindari tindakan dan pikiran yang manut dengan kemauan dan kepentingan partai.
Selain itu, pernyataan Megawati ini dipandang bertentangan dengan paham demokrasi presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi presidensial, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding kekuasaan parlemen atau partai politik.
"Kalau sekarang Ibu Megawati bilang Jokowi dan Menterinya adalah pegawai partai itu sebenarnya adalah konstruksi politik yang bertolak belakang dengan paham demokrasi yang dimiliki Bung Karno semasa dia hidup,” ujar peneliti dari CSIS Phillips Vermonte, di Jakarta.
Diketahui sebelumnya, beberapa kali Megawati menegaskan kepada publik bahwa Jokowi masih menjadi petugas partai walaupun telah terpilih menjadi Presiden. Megawati kembali menyatakan hal tersebut dalam pidato pembukaan di Kongres IV PDIP.
(rdk)