Dualisme di Tubuh Partai Pengaruhi Elektabilitas Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Dualisme kepemimpinan yang merundung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar) dipastikan bakal berdampak besar terhadap agenda politik partai menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak akhir tahun 2015.

Menurut Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, konflik yang merundung PPP dan Golkar akan memberikan keuntungan bagi partai lain yang tidak berpolemik.

"Pilkada 2015 akan menguntungkan bagi partai yang tidak mengalami konflik sedemikian pelik. Sebab konflik akan berpengaruh pada efektivitas kerja partai jelang pilkada serentak," ujar Eko dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Ahad (12/4).

Pilihan Redaksi Duit Suap Adriansyah Diduga untuk Modal Pilkada Projo Siapkan Pengganti Menteri, Golkar Agung Tak Ajukan Nama Penutupan Kongres PDIP Bahas Konsolidasi Jelang Pilkada Jelang Pilkada, Golkar Kubu Agung Buka Pintu Koalisi

Eko mengatakan, perselisihan pendapat dalam sebuah partai merupakan salah satu jalan menuju dinamika pendewasaan. Namun ketika konflik itu tidak menemukan jalan keluar, persoalan bisa merembet ke ranah parlemen.

Dualisme di tubuh partai sangat berpengaruh pada stabilitas fraksi yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama konflik terus menghantui partai, kata Eko, kebijakan pro rakyat juga bisa terhambat oleh kepentingan di internal partai yang terbelah.

"Perseteruan ini dalam banyak hal juga akan mendapat sorotan negatif dari publik. Butuh situasi kondusif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat," ujar Eko.

PPP dan Golkar memang merupakan dua partai politik yang tengah menghadapi konflik internal partai tak berkesudahan. Konflik itu membuat posisi politik kedua partai ini menjadi tidak jelas dalam koalisi partai.

Dalam konflik PPP, kedua kubu yaitu pimpinan Djan Faridz dan Romahurmuziy, memiliki dukungan politik berbeda. Kubu Djan diketahui mendeklarasikan diri sebagai anggota Koalisi Merah Putih, sedangkan kubu Romi memilih mendukung pemerintahan dalam Koalisi Indonesia Hebat. Hingga kini status Djan dan Romi masih menunggu putusan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal yang sama terjadi di tubuh partai beringin. Partai penguasa di era Orde Baru ini memiliki dua ketua umum yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kedua kubu mengklaim sebagai pengurush Golkar yang sah versi musyawarah nasional (munas) yang digelar masing-masing.

Belakangan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly disoroti lantaran dianggap mendukung salah satu kubu di kedua partai tersebut. Dalam hal ini, kubu yang dianggap didukung Yasonna  yaitu kubu Romi untuk PPP dan kubu Agung Lasono untuk Golkar. Pasalnya, kubu di kedua partai tersebut menyatakan dukungan kepada pemerintah. (rdk)