Dia menegaskan belum ada keputusan atau pembicaraan lebih lanjut mengenai hak tersebut.
"Baru pemikiran. Belum diputuskan," ujar Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam diskusi tersebut timbul usulan pengaturan pengamanan dengan adanya polisi khusus yang menangani kompleks Parlemen. "Seperti di Bali ada polisi wisata," katanya.
Dia menyebutkan contoh kericuhan yang juga tengah marak terjadi, seperti ledakan yang terjadi di Tanah Abang pada Rabu (8/4) lalu.
"Jangan sampai ada teroris. DPR harus steril dari aksi (terorisme) tersebut. Dikhawatirkan teroris masuk. Mereka kan canggih, bisa bunuh diri. Pengamanan ini jangan hanya menjadi tanggung jawab Pamdal semata," tegasnya.
"Kami mau polisi aktif terlibat aktif mengawasi," jelasnya.
Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini menilai pengamanan yang ada di kawasan parlemen tidak jauh lebih profesional daripada pengamanan yang diberikan di hotel-hotel berbintang.
Salah satu alasannya adalah kurangnya koordinasi antara pengamanan di Gedung DPR, MPR, dan DPD.
"Saya lihat, lebih profesional (pengamanan) yang di hotel. Padahal DPR ini 100 kali lebih penting dari hotel," ungkap Martin. (meg)