PPP Incar Badrodin Haiti dengan Tiga Pertanyaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Hukum akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Komisaris Jenderal Badrodin Haiti pagi ini. Dalam kesempatan tersebut, sepuluh fraksi akan memberikan pertanyaan kepada Badrodin.

Kapoksi fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan setidaknya ada tiga pertanyaan yang akan dilemparkan oleh fraksi PPP kepada Badrodin Haiti. Salah satunya adalah soal kesiapan untuk mendorong penegakan hukum yang progresif. (Baca juga: Badrodin Mengaku Komisi III Beri Respons Positif)

"Kesiapan untuk mengedepankan keadilan restoratif sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti Nenek Asyani," ujar Arsul saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (15/4).

Pilihan Redaksi Kunjungan DPR ke Badrodin Tak Pasti Berlanjut Uji Kelayakan Pernah Komandani Empat Polda Diklaim Jadi Keunggulan Badrodin Komisi III Berpeluang Tak Gelar Uji Kelayakan Badrodin

Selain itu, Fraksi PPP juga akan menanyakan konsep apa yang disiapkan oleh Badrodin dalam meningkatkan sinergisitas antar lembaga penegak hukum, terlebih lagi antara Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca juga: Kompolnas Ungkap Kriteria Calon Wakapolri Pendamping Badrodin)

"Kami juga akan tanya program Pak Badrodin untuk meningkatkan public trust terhadap Polri setelah kisruh Polri versus KPK," katanya.

Diketahui, kisruh KPK dan Polri telah berlangsung sejak 13 Januari 2015 lalu, ketika lembaga antirasuah tersebut menetapkan status tersangka kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kala itu dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.

Kisruh tersebut pun terus berkembang bagaikan bola liar, karena menyeret pimpinan KPK, seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Polri. (Baca juga: Pernah Komandani Empat Polda Diklaim Jadi Keunggulan Badrodin)

Saat itu, Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena status tersangka tersebut. Padahal, DPR telah mengesahkan untuk menerima pencalonan tersebut melalui rapat paripurna pada 15 Januari 2015 silam. Selanjutnya, Presiden Jokowi kembali melayangkan surat ke DPR pada 18 Februari 2015, dengan mencalonkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri. (meg/pit)