Menteri Bidang Politik dan Hukum Dinilai Tak Perlu Diganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Victor Laiskodat, menilai para menteri yang membidangi politik dan hukum tidak layak masuk dalam nominator menteri yang direshuffle. Dia menilai, bidang politik dan hukum saat ini terbilang masih dapat berjalan beriringan dengan program-program yang diinginkan Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya politiknya sudah kondusif," ujar Victor kepada CNN Indonesia, Selasa (5/5).

Dia menilai, hingga kini Presiden masih dapat memantau dinamika politik dan hukum yang sedang ramai terjadi di Indonesia. Seperti pada saat pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang terjadi sejak Januari 2015 hingga pertengahan April lalu.

Pilihan Redaksi KIH Ajukan Usul Reshuffle Menteri kepada Jokowi Pekan Ini Pengamat: Menteri Gobel, Tedjo dan Andi Layak Dievaluasi Catatan Evaluasi Menteri Sudah di Tangan Jokowi DPR Enggan Disebut Ikut Intervensi Rombak Kabinet

"Minimal presiden bisa menguasai KMP dan KIH. Dua-duanya kan dalam dukungan kepada presiden," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan penilaian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pandangan Partai Nasdem secara menyeluruh. Victor mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan tentang reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Ketua Umum Surya Paloh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sempat melontarkan bahwa jajaran menteri yang menangani bidang hukum sangat layak untuk diganti. Dia merujuk kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Penilaian itu disampaikan Fadli karena banyaknya kebijakan yang membuat kericuhan di Indonesia, seperti keputusan untuk mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy, dan juga kepengurusan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Begitupun dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto. Fadli menilai, Tedjo layak untuk direshuffle. Alasannya, Tedjo dinilai memicu keramaian akibat ucapannya terkait konflik antara KPK dan Polri.

Tedjo sempat menyebut para pendukung KPK sebagai rakyat tak jelas. Kemudian, dia juga sempat menyerang Australia jelang eksekusi Duo Bali Nine beberapa waktu yang lalu. Dalam pidatonya di Universitas Gadjah Mada, Tedo mengatakan pemerintah Indonesia siap membalas sikap Australia dengan melonggarkan pergerakan imigran gelap yang mencari hak perlindungan (suaka) ke Australia.

"Yang kini ada di Indonesia ada lebih 10 ribu (imigran gelap). Jika mereka dilepas dan dibiarkan menuju Australia, dipastikan akan seperti tsunami manusia," ujar Tedjo, Rabu (11/3) lalu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja ini merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir. "Kalau kami tracking, ini yang terendah. Survey-survey sebelumnya, kepuasan pada pemerintah belum ada yang di bawah 50 persen," ujarnya.

Faktor ketidakpuasan itu tak jauh dari konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, merebaknya gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dan maraknya aksi pencurian dengan kekerasan alias begal di jalanan. (meg)