Optimistis Menang, Kubu Ical Kalau Kalah Siap Banding

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, optimistis  kepengurusan partainya bakal memenangkan gugatan sengketa Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akbar menyatakan, kalaupun misalnya nanti pihaknya tidak dimenangkan maka akan mengajukan banding.

“Kalau kami optimis menang karena kami merasa benar. Keinginan kami tentunya keputusan PTUN yang akan dibacakan hari ini sesuai dengan harapan,” kata Akbar kepada CNN Indonesia, Senin (18/5).

Akbar mengatakan, pihaknya juga sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan banding jika keputusan PTUN nanti tidak memenangkan kepengurusan Aburizal (Ical). “Kami akan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,” kata Akbar.

Pilihan Redaksi Yasonna Sebut Kisruh Golkar dan PPP Bikin Kinerjanya Anjlok KPU Tak Boleh Terjerumus ke Konflik Internal Parpol Idrus Ancam Lapor Polisi Lagi Jika Kubu Agung Berulah Usai Putusan PTUN, Idrus: Kalau Ada yang Ganggu, Proses Hukum PTUN Tangguhkan SK Menkumham soal Kepengurusan Agung

Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang berada di kubu Ical ini menjelaskan bahwa masih ada langkah hukum lagi kalau memang gugatan pihaknya atas SK Menkum HAM tidak diterima oleh PTUN. (Baca: Menteri Yasonna Tunggu Kelanjutan PTUN)

Lebih dalam Akbar mengatakan bahwa hasil sidang Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu tidak memenangkan kubu Agung. “Dua hakim mahkamah partai memang mengatakan pihak Agung yang menang, tapi dua hakim tidak bilang begitu,” tutur Akbar.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun berpendapat putusan PTUN soala sengketa Partai Golkar bila memenangkan SK Menkum HAM berarti menguatkan posisi kubu Agung secara hukum. Namun permasalahannya, kata dia, pihak Komisi Pemilihan Umum memiliki sikap sendiri soal partai yang bersengketa yakni mendasarkan pada keputusan hukum yang tetap.

“Yang perlu diingat juga bahwa keputusan PTUN hanya membicarakan sah atau tidaknya SK Menkum HAM, bukan soal sah atau tidaknya munas partai,” kata Refly saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (18/5).

Refly menyatakan bahwa yang menentukan sah atau tidaknya kepengurusan suatu kubu ada di pengadilan negeri. “PTUN tidak memutuskan pengurus mana yang sah, yang menentukan PN,” ujar Refly.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini bakal menyampaikaan putusan final terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar. Menurut jadwal, putusan soal gugatan kubu Ical atas SK Menkum HAM tentang kepengurusan Golkar akan dimulai pukul 13.00 WIB.

(obs)