DPR Tertutup Soal Anggaran Pembangunan Fasilitas Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim implementasi reformasi yang memiliki tujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan. Dalam tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, ada tujuh pembangunan yang menjadi rencana pokok tim tersebut. Namun, ia enggan terbuka mengenai anggaran yang diperlukan.

"Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," kata Fahri di ruang rapat paripurna, Rabu (20/5).

Sebagai tempat yang disiapkan khusus untuk menyampaikan pendapat, pelaksanaan unjuk rasa pun akan sangat dilindungi sebagai mimbar yang damai dan aman. "Selama ini demo selalu menghasilkan kemacetan dan karena itu maka kami sediakan tempat yang cukup bagi partisipasi publik," kata Fahri. (Baca juga: Libur Usai, Tuan Puan Anggota Dewan Kembali Bekerja)

Pilihan Redaksi 18 Tahun Diresmikan, Banyak Anggota Dewan Tak Tahu Museum DPR Berkunjung ke Perpustakaan DPR yang Sepi Pengunjung JK: Presiden Belum Setujui Penambahan Gedung DPR Seribu Lebih Polisi Diusulkan Jaga Kompleks DPR RI

Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengungkapkan pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama.

"Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan," ujarnya.

Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di komplek parlemen tersebut.

Selanjutnya adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata. "Itu harus berada di basement dalam area yang tertutup dan di dalamnya dapat didirikan restoran, toko souvenir, bank, pos, dan lainnya," kata Fahri. (Baca juga: Berkunjung ke Perpustakaan DPR yang Sepi Pengunjung)

"Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-Undang," ujarnya. Pusat tersebut, lanjut Fahri, proyek tersebut sudah mendapat Keputusan Presiden dari Joko Widodo.

Tahap keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.

"Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota. Itu akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing," kata Fahri.

Saat ditanya mengenai anggaran, lagi-lagi Fajri enggan menimpalinya dan menyerahkan proses anggaran sepenuhnya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, yang saat ini dijabat Winantuningtyastiti. Namun Fahri memastikan perencanaan anggaran tersebut masuk dalam APBN-P 2016. (Baca juga: 18 Tahun Diresmikan, Banyak Anggota Dewan Tak Tahu Museum DPR)

"Soal anggaran anda tanya ke itu Setjen. Mereka pasti punya perencanaan itu, tentu masuk (di APBN-P 2016)." (pit)