Sekretariat DPR Janji Jaga Transparansi soal Proyek Reformasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menjanjikan agar transparansi anggaran untuk tujuh langkah pengembangan kompleks parlemen dapat terjaga. Hal tersebut disampaikannya usai dari acara peresmian rencana dibangunnya alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen.

Diketahui, rencana tersebut merupakan langkah pertama dari tujuh langkah pengembangan tersebut. "Transparansinya akan terus dijaga," ujar Winan, kemarin.

Ia pun memberikan contoh diaplikasikannya sistem transparansi oleh sekretariat jenderal DPR melalui diupdatenya rencana dan perkembangan anggaran untuk rencana belanja umum 2016 di website. Kendati demikian, Winan mengatakan hal tersebut belum dapat dilakukan karena memang belum adanya anggaran bahkan pagu anggaran untuk tujuh langkah tersebut.

Pilihan Redaksi DPR Tertutup Soal Anggaran Pembangunan Fasilitas Parlemen Anggaran Proyek Reformasi DPR Masih Dirahasiakan DPR Mulai Tahapan Pembangunan Gedung DPR

"Belum ada anggaran. Masih assessment," ungkapnya.

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Juned, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurutnya pagu tersebut belum dibentuk karena masih belum diketahui secara detil apa saja yang akan menjadi kebutuhan untuk tujuh langkah tersebut.

"Belum-belum. Kami kerjakan dulu masukan-masukan yang masuk melalui FGD (Forum Group Discussion), setelah itu baru anggaran," jelas Juned.

Mengenai transpartansi, Juned mengatakan hal tersebut dapat dijaga karena adanya Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang juga akan siap untuk mengaudit. "Penggunaan nanti transparan dan akuntabel. Ada BPK yang akan mengaudit setiap saat," ungkapnya.

"Kami juga punya BURT yang selalu mengawasi kegiatan anggaran," jawab Juned.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono enggan menyebut nominal yang harus dikeluarkan negara untuk membangun proyek Reformasi DPR. Proyek yang menjadi inisiasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini dikabarkan akan terdiri dari tujuh tahapan pembangunan, di komplek parlemen Senayan.

Tim Reformasi yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ini, kata Roem merupakan tim yang dipercaya untuk melakukan sosialisasi termasuk pengkajian ide-ide dari anggota dewan. Ditanya mengenai anggaran, Roem enggan menjawabnya, termasuk dugaan kemungkinan pembangunan gedung baru dalam proyek Reformasi DPR RI.

"Anggaran saya belum bisa sebut, itu implementasi Setjen DPR. Saya kira untuk penyusunan anggaran masuk 2016, dengan pembahasan saat ini (2015). (Soal gedung) saya tidak bisa bicara itu," papar Roem.

Terkait sosialisasi, Roem menjelaskan pihak BURT menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Reformasi DPR. Meski di bawah kendali BURT pengelolaan proyek ini dipimpim Fahri. Sepengetahuan Roem, proyek Reformasi DPR ini berencana mengubah wajah parlemen menjadi lebih ramah dengan rakyat, salah satunya dengan membuka gerbang parlemen menjadi ruang publik atau disebut sebagai Alun-alun Demokrasi. Meski tidak mengetahui jumlah pasti proyek tersebut, kemungkinan dana raksasa akan dikeluarkan.

Dalam kesempatan berbeda, Fahri turut enggan menanggapi soal anggaran dan sepenuhnya menyerahkan proses anggaran kepada Setjen RI, yang saat ini dijabat Winantuningtyastiti. Namun Fahri memastikan perencanaan anggaran tersebut masuk dalam APBN-P 2016.

"Soal anggaran anda tanya ke itu Setjen. Mereka pasti punya perencanaan itu, tentu masuk (di APBN-P 2016)," ungkap Fahri.‎ (sip)