Lokasi dan Waktu Pertemuan Agung-JK Belum Ditentukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta Zainudin Amali membenarkan rencana pertemuan Agung Laksono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini (25/5). Jika jadi, pertemuan Ketua Umum Golkar tersebut dengan Jusuf Kalla adalah pertemuan kedua pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan Menkumham soal kepengurusan Golkar.

"Rencananya begitu (pertemuan Agung dan JK)," kata Amali saat dikonfirmasi.

Pilihan Redaksi Islah Golkar Pilkada Alot, Agung Patok Syarat ke Ical Islah Golkar Tak Mencakup Masalah Kepengurusan JK Ingin Ical dan Agung Teken Pencalonan Kepala Daerah Yorrys Raweyai Temui Luhut Panjaitan Bahas Golkar

Pertemuan tersebut akan digelar setelah Agung Laksono kembali dari Riau. Meski sudah djadwalkan, Amali mengaku belum tahu pasti soal waktu dan lokasi pertemuan tersebut.

"Belum tahu. Belum ada konfirmasi dari sana," ujarnya. (Baca juga: Islah Ical dan Agung Laksono Hanya Selama Pilkada)

Kemarin malam, JK mengakui akan menggelar pertemuan dengan Agung. Pertemuan ini merupakan salah satu upaya rencana islah partai beringin. Di tubuh partai Golkar, Kalla adalah sosok senior karena pernah menjadi Ketua Umum.

Pertemuan pertama Agung dan JK digelar pekan lalu di sela-sela rapat pimpinan nasional Golkar di Jakarta. Saat itu Agung menyatakan bahwa pertemuan tidak secara khusus untuk membahas putusan PTUN. Namun, Agung mengakui adanya pesan yang disampaikan oleh JK kepadanya.

"Beliau berpesan, hanya lakukanlah langkah-langkah yang tepat agar Golkar dipastikan bisa mengkuti Pilkada," katanya.

Soal pemastian ikutnya Golkar dalam pesta rakyat yang akan dilakukan secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember nanti, Agung mengungkapkan setidaknya ada dua cara yang akan kemungkinan akan diambil. (Baca juga: JK dan Ical Bertemu Dua Kali Pasca Putusan PTUN)

Dua cara tersebut adalah mempercepat proses banding putusan PTUN dan proses kasasi di Mahkamah Agung. Diharapkan prosedur hukum yang ditempuh itu tidak melampaui tenggat waktu pendaftaran calon. Batas pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dilakukan pada 26-28 Juli 2015 mendatang.

Sebelumnya baik Agung maupun Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengaku siap berdamai agar bisa ikut Pilkada. Rencana islah ini mulai digagas lagi pasca putusan PTUN beberapa waktu lalu.

Namun sejauh ini kedua belah pihak belum membeberkan mekanisme dan poin-poin yang akan dibahas dalam islah nanti. Bahkan Agung sendiri mengatakan meski siap berdamai namun banding atas putusan PTUN tetap diajukan. (sur)