DPR: Kementerian Perekonomian Berpotensi Rapor Merah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian bidang perekonomian menjadi salah satu yang mendapatkan nilai merah pada saat pembagian rapor oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap menilai sektor ekonomi adalah sektor yang rawan dan layak untuk diberi perhatian lebih.

Pilihan Redaksi Diminta Jokowi Buat Laporan, Menteri Yuddy Tak Was-was Sofyan Djalil: Presiden Marah Laporan Pelabuhan Tak Akurat Presiden Jokowi Sebut Ada Kementerian Dapat Nilai Merah Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri

Penilaian tersebut disampaikannya karena melihat pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah lima persen dan juga naiknya harga-harga barang yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

"Saya takut nanti saat lebaran, masyarakat menghabiskan simpanan mereka karena kondisi ekonomi terus seperti ini," ujar Mulfachri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6).

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia mengatakan, cadangan visa Indonesia akan terus terkuras apabila dalam waktu dekat tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh kementerian perekonomian.

Penilaian ini disampaikan oleh Agus bukan hanya untuk menteri koordinasi perekonomian Sofyan Djalil semata. Namun juga ditujukan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Perlu untuk meninjau ulang kinerja menteri terkait," ujar Agus.

Saat dihubungkan dengan reposisi kabinet, politikus Partai Demokrat ini menegaskan hal itu menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Selain itu, dia pun menilai tidak ada pihak yang boleh mendorong Presiden Jokowi dalam mereposisi jajaran kabinetnya.

"Bila ingin pertahankan, tentunya presiden punya tanggung jawab sendiri," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan bahwa penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga hari lalu Jokowi meminta tiap kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program selama enam bulan ke belakang dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Laporan kinerja para menteri ini sempat disebut-sebut diminta Jokowi karena adanya perombakan kabinet yang akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri-menteri di bidang perekonomian. Mereka dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok. (meg)