Ahok: Di Amerika Serikat Juga Ada Dinasti Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak sepakat dengan larangan politik dinasti. Rabu (8/7), Mahkamah Konstitusi aturan yang melarang majunya calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan berupa hubungan kekerabatan atau ikatan perkawinan dengan petahana. (Baca: MK Anulir Larangan Politik Dinasti di Pilkada)

Menurut Ahok –sapaan Basuki, dinasti politik ada di mana-mana, termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat sekalipun. Ia menegaskan, permasalahan bukan pada dinasti, melainkan pada korupsi yang dilakukan keluarga pejabat itu. (Baca: Riwayat Tanah Banten di Bawah Kaki Dinasti Atut)

“Di Amerika Serikat juga ada dinasti Kennedy. Yang harus kita cegah itu korupsi bersama di dinasti,” kata Ahok di Jakarta, Kamis (9/7). Caranya, kata dia, dengan pembuktian terbalik terhadap harta pejabat. (Baca juga Kisah Dinasti Fuad: Korbankan Istri Muda demi Putra Mahkota)

Pilihan Redaksi Titik Kelam Upaya Memberantas Politik Dinasti di Indonesia Kisah Dinasti Fuad: Korbankan Istri Muda demi Putra Mahkota Riwayat Tanah Banten di Bawah Kaki Dinasti Atut Hamdan: Larangan Dinasti Politik Bukan Solusi Cegah Nepotisme

Dinasti, ujar Ahok, tak masalah selama keluarga yang memegang jabatan-jabatan penting itu betul-betul bekerja demi rakyat. “Kalau mau mati buat rakyat kenapa enggak boleh? Yang enggak boleh jika mereka bareng-bareng korupsi,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kakak dari Bupati Belitung Timur saat ini, Basuri Tjahaja Purnama, itu mencontohkan klan John F. Kennedy di AS yang disukai rakyat Paman Sam. “Mereka dipilih karena orang tahu keluarga itu bekerja mati-matian buat rakyat. Kalau di kita banyaknya dinasti malah korupsi ramai-ramai dan memanfaatkan kekuasaan untuk kembali berkuasa,” ujar Ahok.

Ahok berpendapat solusi mencegah korupsi dinasti selain pembuktian harta terbalik juga ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi.

Pokoknya, kata Ahok, kuncinya bukan pada melarang dinasti, melainkan melawan korupsi dan menciptakan kesejahteraan rakyat.

MK menganulir larangan dinasti politik karena menilainya bertentangan dengan konstitusi. Dipilih dalam pemilihan umum, kata MK, merupakan hak semua orang.

Gugatan atas aturan itu sebelumnya dimohonkan oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa bernama Adnan Purichta Ichsan. Dia adalah anak Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Adnan saat ini berniat mencalonkan diri menjadi calon Bupati Gowa dari Partai Golkar. (agk)