PDIP Nilai Putusan MK Bentuk Perlindungan Kedaulatan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menilai putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjaga kedaulatan rakyat menggunakan hak konstitusinya dalam pemilihan kepala daerah serentak.

"Melalui putusan MK ini demokrasi yang berintikan kedaulatan di tangan rakyat tetap terjaga," kata Basarah melalui pesan tertulisnya, Rabu (30/9)

Lihat juga: Putusan MK soal Pilkada Dianggap Tidak Solutif

Menurutnya, dengan putusan ini rakyat dapat memutuskan apakah akan menerima calon tunggal yang ada, atau memilih untuk menolaknya. Sehingga, hak konstitusional rakyat di suatu daerah yang memiliki calon tunggal tetap terpenuhi.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga menyebutkan putusan MK yang mengatur pemilihan melalui kolom 'setuju' dan 'tidak setuju' akan menggugurkan sikap pragmatisme partai politik yang rela mengorbankan kepentingan rakyat hanya semata karena tidak siap kalah dalam Pilkada.

Lihat juga: MK Kabulkan Permohonan Persentase DPT Calon Independen

"Putusan MK juga menggugurkan sikap pragmatisme yang dimiliki oleh sebagian parpol di daerah" kata Basarah.

Pilihan Redaksi Eks Ketua KPUD Dihadirkan Dalam Sidang Bekas Cabup Lebak KPU Janji Bikin Peraturan Baru Soal Calon Tunggal Pilkada KPU Siap Jalankan Putusan MK Soal Pasangan Tunggal Ketua MPR: Tidak Ada Istilah Referendum dalam Putusan MK

Selain itu, ia meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menindaklanjuti hasil putusan MK dengan peraturan lebih lanjut, agar pelaksanaan Pilkada serentak mendatang berjalan lancar.

Sebelumnya, MK menyatakan, manifestasi kontestasi Pilkada lebih tepat dipadankan dengan pemungutan dengan cara "setuju atau "tidak setuju" dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat untuk menentukan pilihan.

Lihat juga: Istana Dukung Putusan MK Soal Pilkada

Mekanisme tersebut akan menetepakan kepala daerah terpilih bila suara terbanyak adalah "setuju". Sedangkan apabila pilihan "tidak setuju" memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai Pilkada serentak berikutnya.

MK menilai, mekanisme tersebut dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, bila nantinya Pilkada harus dilaksanakan pada periode selanjutnya, pada dasarnya penundaan tersebut merupakan keputusan rakyat melalui pemberian suara "tidak setuju" tersebut. (pit)