Sekjen DPR Klaim Siap Bangun Gedung Baru
GIlang Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 02 Nov 2015 18:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat berencana membangun gedung baru untuk memfasilitasi ruang kerja para anggota dewan yang kini dianggap sudah tidak lagi representatif. Pembangunan gedung baru itu mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengamini pihak Kesekretariatan DPR menjadi salah satu pengusul yang mendukung pembangunan gedung baru. Anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2016 itu totalnya mencapai Rp 740 miliar.
"Saya pribadi yang mendesak penambahan ruang kerja untuk anggota dewan. Gedung yang ada saat ini tidak cukup menampung para anggota dewan. Jadi menurut saya pribadi, ruang kerja itu perlu," kata perempuan yang akrab disapa Win itu di Gedung DPR, Senin (2/11).
Menurut Win, gedung yang menjadi ruang kerja anggota dewan saat ini dulunya dibangun untuk menampung sekitar 800 orang. Kala itu setiap dua anggota dewan memiliki satu orang staf.
Kini, kata Win, satu ruangan kerja anggota dewan yang luasnya mencapai sekitar 18 meter persegi bisa diisi oleh delapan orang. Sementara mobilitas kegiatan di gedung anggota dewan setiap harinya bisa mencapai 4.000 orang.
"Itu juga sudah kena gempa dua kali. Ada yang retak disuntik sama PU (Kementerian Pekerjaan Umum). Tapi saya takut disuntik seperti itu. Saya bertanggung jawab sama keselamatan dan kemanan anggota dewan yang bertugas di sana," kata Win.
Win berharap pembangunan gedung baru DPR bisa mulai digarap tahun depan. Saat ini Setjen DPR masih menunggu hasil pemenang sayembara desain penataan kompleks parlemen modern yang rencananya bakal diumumkan akhir November.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan gedung baru nantinya bakal dibangun di dalam Kompleks Parlemen. Meski demikian, dia belum tahu lokasi persis pembangunan gedung nantinya.
DPR, kata Dimyati, nantinya bakal berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang kewenangan otonomi daerah untuk mengkaji perizinan berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan gedung baru.
Koordinasi dengan Pemprov DKI juga sekaligus membahas pembangunan alun-alun demokrasi yang menjadi bagian dari tujuh megaproyek DPR. Dimyati menyatakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah merencanakan tiga titik lokasi untuk alun-alun demokrasi.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menegaskan rencana penataan kompleks parlemen sudah mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan dan pemerintah. Sehingga realisasi pembangunan gedung baru DPR tinggal menunggu dana cair.
"Kalau ada masyarakat yang menolak, aspirasinya bisa disampaikan ke pemerintah. Pemerintah juga tidak menolak. Ini juga kepentingan anggota DPR yang akan datang. Yang sekarang menolak, mungkin nanti jadi anggota DPR," kata Dimyati. (sip)
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengamini pihak Kesekretariatan DPR menjadi salah satu pengusul yang mendukung pembangunan gedung baru. Anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2016 itu totalnya mencapai Rp 740 miliar.
"Saya pribadi yang mendesak penambahan ruang kerja untuk anggota dewan. Gedung yang ada saat ini tidak cukup menampung para anggota dewan. Jadi menurut saya pribadi, ruang kerja itu perlu," kata perempuan yang akrab disapa Win itu di Gedung DPR, Senin (2/11).
Menurut Win, gedung yang menjadi ruang kerja anggota dewan saat ini dulunya dibangun untuk menampung sekitar 800 orang. Kala itu setiap dua anggota dewan memiliki satu orang staf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu juga sudah kena gempa dua kali. Ada yang retak disuntik sama PU (Kementerian Pekerjaan Umum). Tapi saya takut disuntik seperti itu. Saya bertanggung jawab sama keselamatan dan kemanan anggota dewan yang bertugas di sana," kata Win.
Win berharap pembangunan gedung baru DPR bisa mulai digarap tahun depan. Saat ini Setjen DPR masih menunggu hasil pemenang sayembara desain penataan kompleks parlemen modern yang rencananya bakal diumumkan akhir November.
DPR, kata Dimyati, nantinya bakal berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang kewenangan otonomi daerah untuk mengkaji perizinan berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan gedung baru.
Koordinasi dengan Pemprov DKI juga sekaligus membahas pembangunan alun-alun demokrasi yang menjadi bagian dari tujuh megaproyek DPR. Dimyati menyatakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah merencanakan tiga titik lokasi untuk alun-alun demokrasi.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menegaskan rencana penataan kompleks parlemen sudah mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan dan pemerintah. Sehingga realisasi pembangunan gedung baru DPR tinggal menunggu dana cair.
"Kalau ada masyarakat yang menolak, aspirasinya bisa disampaikan ke pemerintah. Pemerintah juga tidak menolak. Ini juga kepentingan anggota DPR yang akan datang. Yang sekarang menolak, mungkin nanti jadi anggota DPR," kata Dimyati. (sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK