'Ada Persekongkolan Jahat pada Skandal Rekaman Freeport'

Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Kamis, 03 Des 2015 19:23 WIB
Setara Institute menyebut Setya Novanto tampak jelas berupaya memperdagangkan pengaruhnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga legislatif di Indonesia.
Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin memberikan kesaksian di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pemerhati demokrasi Setara Institute menyatakan ada upaya gratifikasi dalam skandal rekaman lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin –pihak yang juga diam-diam merekam percakapan itu.

“Menyimak pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin di Majelis Kehormatan Dewan DPR, telah jelas ada persekongkolan jahat yang mengarah pada gratifikasi," ujar Ketua Setara Institute Hendardi, Kamis (3/12).

Hendardi menilai Setya amat kentara berusaha memperdagangkan pengaruh dia sebagai pemimpin tertinggi lembaga legislatif dengan menyelipkan kepentingannya sendiri dalam rekaman tersebut.
Setara pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan pada rekaman tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR juga diharapkan Setara menjaga netralitasnya dalam mengawal kasus pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam berupaya memuluskan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia itu.

"MKD harus memagari diri dari berbagai intervensi sehingga bisa membuka kebenaran seluruh peristiwa yang sesungguhnya terjadi," ujar Hendardi.

Dia juga menyoroti Golkar sebagai partai politik tempat Setya bernaung. Hendardi meminta Golkar untuk tidak menghambat kerja MKD dalam mengungkap kasus. Jika tidak, maka tingkat kepercayaan publik terhadap Golkar akan turun.
“Selain Golkar, pimpinan DPR juga harus terus diingatkan karena berpotensi menghalangi kerja MKD. Jika mereka melangkah ke jalan yang salah, publik akan mencatat dan mengingatnya sebagai politisi yang tidak mendukung DPR bersih," ujar Hendardi.

Kejaksaan Agung pun diminta Setara harus bebas dari kepentingan. Jangan sampai Kejaksaan memanfaatkan kasus Setya sekadar sebagai pencitraan terhadap kinerja Kejaksaan yang tidak optimal.

"Kejaksaan menjadi institusi yang berperan besar sebagai 'bungker' bagi Setya. Jangan sampai Jaksa Agung hanya menumpang populer dan seolah-oleh bekerja dengan mengambil peran pada pengusutan kasus Setya. Sementara realitasnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi kewajiban utamanya tidak terselesaikan," ujar Hendardi.
Saat ini Kejaksaan mulai mengusut kasus Setya Novanto atas dugaan permufakatan jahat. Barang bukti berupa rekaman percakapan Setya-Maroef-Riza yang terdapat pada ponsel Maroef Sjamsoeddin kini telah berada di tangan penyidik Kejaksaan.

Sementara Maroef malam ini masih dimintai keterangan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terkait rekaman upaya lobi Freeport oleh Setya Novanto. Rekaman itu diserahkan Maroef kepada Menteri ESDM yang kemudian melapor ke MKD.
(agk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER