Reses Berakhir, DPR Belum Punya Ketua Tetap

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pelantikan posisi jabatan yang telah ditanggalkan oleh Setya Novanto belum bisa dipastikan bergulir pada masa pembukaan masa sidang Senin pekan depan (11/1).

Menurut Fadli, rencana pelantikan Ketua DPR yang baru masih diagendakan untuk dibahas dalam rapat pimpinan untuk kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Harus dibahas dulu melalui Bamus. Yang jelas Senin (11/1) pembukaan masa sidang saja dulu," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (8/1).

Lihat juga: Nurdin: Susunan Kelengkapan Dewan Fraksi Golkar Dirotasi

DPR saat ini memasuki hari terakhir reses pergantian tahun. Meski pembukaan masa sidang yang menandai berakhirnya reses hanya tinggal menunggu hitungan hari, nasib posisi Ketua DPR yang ditanggalkan Setya Novanto belum juga bisa dipastikan kapan akan dilakukan.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie telah menunjuk Ade 'Akom' Komarudin sebagai pengganti Setya Novanto di kursi pimpinan DPR. Sebagai gantinya, Setya mengganti Akom sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Terlepas dari tahapan proses dari mekanisme pelantikan Ketua DPR yang mesti ditempuh oleh parlemen, situasi yang merundung partai beringin saat ini terbilang masih belum kondusif.

Lihat juga: Akbar Tandjung Tak Setuju Setya Novanto Pimpin Fraksi Golkar

Dicabutnya SK kepengurusan Golkar Munas Ancol dalam banyak hal malah semakn membuat renggang hubungan kubu Ical dengan Agung Laksono Cs. Kedua belah pihak kini memperdebatkan legalitas partai yang telah dikembalikan kepada kepengurusan Munas Riau.

Namun tak seperti mandeknya proses pelantikan Akom menjuju kursi DPR 1, Setya Novanto sudah terlebih dulu melakukan perombakan di kursi kepemimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan Golkar di DPR.

Fadli Zon mengaku belum menerima surat soal perubahan posisi AKD dan Fraksi Golkar. Namun dia menegaskan urusan perombakan jabatan anggota partai politik di parlemen sepenuhnya menjadi hak dari partai politik itu sendiri.

"Kami tidak bisa menentukan ini ya atau tidak. Pimpinan tidak punya hak untuk itu. Itu hak partai politik melalui fraksi masing-masing," kata Fadli. (bag)