Keabsahan Fraksi Golkar DPR Dipastikan Aman

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyatakan keabsahan Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak ada kaitannya dengan pencabutan surat kepengurusan kubu Agung Laksono oleh Kemenkumham.

Irman menepis anggapan sebagian politikus yang menyebut bahwa keabsahan Fraksi Golkar di parlemen menjadi terancam dengan terbitnya SK Kemenkumham itu. “Legalitas alat kelengkapan Dewan tidak ada persoalan sama sekali dengan masalah yang terjadi di tubuh Partai Golkar,”  kata Irman kepada CNN Indonesia.com, Selasa (5/1).

Pilihan Redaksi Mahkamah Partai Golkar Siap Gelar Munas Syahrul Limpo Dinilai Bisa Jadi Penengah di Golkar Ical dan Agung Diminta Tak Mabuk Kekuasaan Penolakan Munas Dianggap Strategi Ical Langgengkan Kekuasaan Akbar Setuju Desakan Poros Muda Golkar soal Munas

Irman menegaskan, begitu pun dengan rencana pelantikan Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin, yang menggantikan Setya Novanto. “Tidak ada kaitan atau hubungan soal pelantikan itu dengan masalah internal Golkar,” ujar pendiri Sidin Constitution ini.

Dia melanjutkan setiap kebijakan atau produk yang dihasilkan oleh Fraksi Golkar tetap sah meskipun Partai Golkar tak diakui kepengurusannya oleh Kemenkumham.

Menurut Irman keputusan Pengadilan Tinggi yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dalam sengketa internal Partai Golkar dengan pihak Agung Laksono kedudukannya di atas SK Kemenkumham. “Bahkan dengan Keppres sekalipun kedudukannya di mata hukum lebih tinggi keputusan Pengadilan Tinggi,” kata dia.

Irman menambahkan adanya pendapat yang menyebut bahwa keabsahan Fraksi Golkar menjadi terancam dan bakal merembet ke legalitas alat kelengkapan Dewan dan pelantikan Ade Komaruddin adalah tak berdasar. “Itu kan hanya pendapat pribadi, politikus,” ucapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 30 Desember lalu mencabut kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol yang diketuai Agung Laksono. Namun, Yasonna juga tak mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie yang merupakan hasil Munas Bali.

Partai Golkar kubu Agung Laksono belum akan menggelar kegiatan apapun pasca dicabutnya SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan mereka. Bukan hanya Golkar hasil Munas di Ancol, Golkar kubu Aburizal Bakrie juga dinilai tak berhak menggelar acara apapun. Sekretaris Jenderal Golkar kubu Agung, Zainuddin Amali mengatakan, saat ini tak ada yang berhak menggelar kegiatan yang mengatasnamakan Golkar.

(obs)