Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi, menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, akan menemui elite Partai Golkar. Namun belum ada jadwal pasti kapan pertemuan tersebut digelar.
"Pada berbagai kesempatan, Presiden selalu menginginkan ada konsolidasi, ada persatuan di partai politik, untuk mendukung demokrasi kita. Tapi kapan jadwalnya (pertemuan Presiden dan elite Partai Golkar), belum bisa kami pastikan," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/1).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengaku senang ketika mengetahui Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) mempertimbangkan opsi mendukung pemerintah seperti yang lebih dulu dilakukan Partai Amanat Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya mau dukung ya alhamdulillah wa syukurillah," ujar politikus yang akrab disapa Pram itu.
Apapun keputusan Golkar, kata Pram, pemerintah tak mau ditarik-tarik dalam konflik internal partai berlambang beringin itu.
"Siapapun, termasuk partai saya (PDIP), juga pemerintah, tidak boleh ikut campur ke dalam wilayah (Golkar) itu. Tapi kalau kemudian orang yang sedang, katakanlah, beda pandangan, istirahat sebentar, kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah, alhamdulillah,” kata Pram lagi.
Minat Golkar Ical bergabung dengan pemerintahan Jokowi menyeruak usai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat pencabutan kepengurusan kubu Agung Laksono.
"Dalam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) akan dibahas apakah kami tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan. Tapi bukan di KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ya," ujar Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali, Nurdin Halid.
Opsi bergabung dengan pemerintah itu juga mengemuka dalam rapat konsolidaasi Dewan Pimpinan Daerah I Golkar kubu Ical di Bali pekan lalu.
Rapimnas Golkar kubu Ical rencananya akan digelar pada 23-25 Januari di Yogyakarta atau Nusa Tenggara Barat.
Surya Paloh sambut baikKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan belum bisa menilai sejauh mana keseriusan niat Golkar bergabung dengan pemerintahan. Namun, selaku pemimpin partai pendukung pemerintah, Paloh mendukung rencana itu.
“Saya pikir itu baik. Semua peluang harus dibuka," kata Paloh.
Satu hal yang membingungkan, ujar Paloh, karena status kepengurusan Golkar saat ini belum jelas pasca pencabutan SK kepengurusan kubu Ancol.
Paloh berharap konflik internal Golkar segera usai. “Saya tentu merasa prihatin dengan konflik berkepanjangan di salah satu partai politik terbesar di negeri ini," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Ical di Bali, mereka sepakat untuk tak menggelar Musyawarah Nasional sampai 2019, dan merekomendasikan pembahasan perubahan haluan politik Golkar ke pemerintah pada Rapimnas akhir bulan ini.
(agk)