Golkar Agung: Jangan Sampai Ical Seperti Soeharto

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso tak mempermasalahkan apabila nantinya Aburizal Bakrie menjadi Dewan Pertimbangan Golkar. Dia pun tak mempermasalahkan jika anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar nantinya direvisi dan memperluas kewenangan dewan pertimbangan.

Namun, dia mengingatkan agar tetap ada batasan-batasan di dalam kewenangan dewan pertimbangan. Adapun wacana penambahan kewenangan dewan pertimbangan dilakukan untuk mengakomodir Ical yang nantinya tak lagi menjadi Ketua Umum Golkar.

"Wacana itu sah, tapi jangan kembali ke jaman Ketua Dewan Pertimbangan berkuasa di bawah Pak Soeharto," ujar Priyo Budi Santoso di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1).

Lihat juga: Golkar Agung Laksono Sambut Rencana Munaslub Ical

Hal serupa disampaikan Putra Agung Laksono, Dave Laksono. Dia meminta jangan sampai nantinya dewan pertimbangan benar-benar berkuasa seperti era Soeharto. Menurutnya, partai tidak dapat berjalan dengan baik apabila ketua umum berada di bawah kendali dewan pertimbangan.

Karenanya, Wakil Sekretaris Jenderal hasil Munas Ancol ini berpendapat agar nantinya AD/ART tidak direvisi hanya untuk memperkuat kewenangan seseorang. Dia mengingatkan, pecahnya Partai Golkar sejak 2014 lalu dikarenakan kepemimpinan Ical yang kurang aspiratif.

"Tidak masalah beliau (Ical) jadi Wantim. Tapi jangan jadi lembaga superpower agar tidak tersandera. Jangan terkungkung pemikiran fasis," katanya.

Lihat juga: Tak Maju Jadi Ketum, Ical Proyeksi Jadi Wantim Golkar

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas Bali Tantowi Yahya menuturkan terbukanya kemungkinan revisi AD/ART Partai Golkar. Revisi dilakukan untuk memperluas kewenangan dewan pertimbangan.

Secara garis besar, perubahahan itu dilakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Namun, dia mengaku belum mengetahui detil perluasan kewenangan Wantim nantinya.

Lihat juga: Jusuf Kalla: Kami Sepakat Rekonsiliasi Partai Golkar

Namun, dia membantah wacana perluasan kewenangan Wantim itu dibuat untuk mengakomodir Ical apabila nantinya resmi ditunjuk pimpinan baru Golkar, menjadi Wantim. Menurutnya, Ical sama sekali tidak pernah meminta hal tersebut. Termasuk pengisian posisi sebagai wantim.

Ical pun membenarkan adanya wacana merevisi AD/ART partai. Namun, dia mengaku belum mengetahui hal-hal apa saja yang akan direvisi, termasuk mengenai kewenangan Wantim. (sip)