Pengunduran Waktu Munaslub Golkar Dinilai Menyalahi Aturan
Basuki Rahmat N | CNN Indonesia
Jumat, 15 Apr 2016 18:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang sedianya digelar pada 7 Mei mendatang namun diundur menjadi 17 Mei 2016 dipersoalkan oleh kader Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan semestinya pengunduran waktu tersebut disampaikan oleh panitia, dibahas, dan diputuskan kembali di dalam Rapat Pleno DPP Golkar, sekaligus mencabut keputusan sebelumnya yang menetapkan Munaslub pada 7 Mei.
“Apa dasar pertimbangannya kenapa diundur? Padahal panitia belum sampai seminggu ditetapkan dan baru dua kali rapat,” kata Doli dalam keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia.com, Jumat (15/4).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Riau itu mengatakan bahwa dari yang diketahui bersama penetapan tanggal 7 Mei itu, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapat Pleno adalah waktu yang juga disepakati bersama dengan Presiden RI yang akan bersedia hadir membuka Munaslub.
“Apakah pengunduran waktu ini sudah dikonsultasikan kembali dengan Presiden atau tidak lagi mempertimbangkan kehadiran beliau?” ujar Doli.
Namun terkait juga dengan hal itu, kata Doli, seperti yang sudah sering ia sampaikan sebelumnya, bahwa yang jauh lebih penting adalah soal legal standing DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi yang tentu akan berpengaruh terhadap legal standing panitia dan penyelenggaraan Munaslub itu sendiri.
Doli juga mengingatkan bahwa seperti yang sudah diketahui dalam Rapat Pleno pekan lalu itu juga, Aburizal Bakrie menyampaikan bahwa SK Kemenkumham yang dimohonkan akan keluar dua hari setelah Rapat Pleno itu. Tetapi faktanya hingga hari ini SK tersebut belum kunjung terbit juga.
“Jadi bila alasan pengunduran seperti yang disampaikan Nurdin Halid karena menunggu SK Kemenkumham, pertanyaannya adalah apa legal standing DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi kemarin melakukan Rapat Pleno dan menetapkan waktu dan membentuk panitia Munaslub,” tuturnya.
Menurut Doli, seharusnya Rapat Pleno itu tidak dulu dilakukan sebelum SK tersebut diterbitkan. “Atau karena saat ini pemerintah sudah menerbitkan SK DPP Partai Golkar Riau maka seluruh rapat, keputusan, panitia, dan persiapan Munas dilaksanakan oleh DPP PG Riau yang memang sudah pernah Rapat Harian dua kali dengan agenda persiapan Munas,” lanjut dia.
Apalagi, lanjut dia, SK DPP Partai Golkar Riau itu diterbitkan berdasarkan kesepakatan politik Golkar bersama pemerintah dengan melalui keputusan resmi di Rapimnas oleh DPP Partai Golkar Ancol pada Desember 2015, dan Rapimnas DPP Partai Golkar Bali pada Januari 2016, mengiringi keputusan Golkar secara bulat menjadi partai pendukung pemerintah.
Doli menuturkan, dengan pengakuan tetap membutuhkan legalitas dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, seperti yang disampaikan Nurdin Halid, maka Rapat Pleno pada 7 April lalu dengan semua keputusannya bisa dikatakan tidak memiliki legal standing yang jelas dan semua proses yang mengikutinya harus dihentikan sementara sampai SK Kemenkumham yang baru diterbitkan.
“Atas dasar apa Ketua Umum Aburizal mengatakan bahwa SK akan pasti keluar dua hari setelah Rapat Pleno? Dan apakah memang benar Presiden RI, Bapak Jokowi akan bersedia hadir dan membuka Munas pada 7 Mei 2016,” kata salah seorang insiator Generasi Muda Partai Golkar ini.
Bila benar, Doli kembali mempertanyakan apakah Presiden yang juga meminta diundur menjadi tanggal 17 Mei 2016. Pertanyaannya lebih lanjut kemudian, apakah dengan belum diterbitkannya SK Partai Golkar Bali Rekonsiliasi hingga saat ini, menandakan bahwa sesungguhnya pemerintah ingin mengajak semua konsisten dengan komitmen yang sudah diputuskan sebelumnya.
Menurut Doli hal tersebut menjadi penting,karena jangan sampai ada perbedaan persepsi antara DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi dengan pemerintah. "Dan itu tentu akan bisa menjadi persoalan baru, jangan sampai bisa jadi Munaslub dipersiapkan oleh DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi, tetapi pemerintah tetap menginginkan penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Riau yang juga sudah memenuhi unsur rekonsiliasi, karena itu akan sangat mempengaruhi kepesertaan dan akhirnya hasil Munaslub," tuturnya. (obs)
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan semestinya pengunduran waktu tersebut disampaikan oleh panitia, dibahas, dan diputuskan kembali di dalam Rapat Pleno DPP Golkar, sekaligus mencabut keputusan sebelumnya yang menetapkan Munaslub pada 7 Mei.
“Apa dasar pertimbangannya kenapa diundur? Padahal panitia belum sampai seminggu ditetapkan dan baru dua kali rapat,” kata Doli dalam keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia.com, Jumat (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Munas Luar Biasa Golkar Diundur 17 Mei |
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Riau itu mengatakan bahwa dari yang diketahui bersama penetapan tanggal 7 Mei itu, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapat Pleno adalah waktu yang juga disepakati bersama dengan Presiden RI yang akan bersedia hadir membuka Munaslub.
“Apakah pengunduran waktu ini sudah dikonsultasikan kembali dengan Presiden atau tidak lagi mempertimbangkan kehadiran beliau?” ujar Doli.
Namun terkait juga dengan hal itu, kata Doli, seperti yang sudah sering ia sampaikan sebelumnya, bahwa yang jauh lebih penting adalah soal legal standing DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi yang tentu akan berpengaruh terhadap legal standing panitia dan penyelenggaraan Munaslub itu sendiri.
Doli juga mengingatkan bahwa seperti yang sudah diketahui dalam Rapat Pleno pekan lalu itu juga, Aburizal Bakrie menyampaikan bahwa SK Kemenkumham yang dimohonkan akan keluar dua hari setelah Rapat Pleno itu. Tetapi faktanya hingga hari ini SK tersebut belum kunjung terbit juga.
“Jadi bila alasan pengunduran seperti yang disampaikan Nurdin Halid karena menunggu SK Kemenkumham, pertanyaannya adalah apa legal standing DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi kemarin melakukan Rapat Pleno dan menetapkan waktu dan membentuk panitia Munaslub,” tuturnya.
Menurut Doli, seharusnya Rapat Pleno itu tidak dulu dilakukan sebelum SK tersebut diterbitkan. “Atau karena saat ini pemerintah sudah menerbitkan SK DPP Partai Golkar Riau maka seluruh rapat, keputusan, panitia, dan persiapan Munas dilaksanakan oleh DPP PG Riau yang memang sudah pernah Rapat Harian dua kali dengan agenda persiapan Munas,” lanjut dia.
Apalagi, lanjut dia, SK DPP Partai Golkar Riau itu diterbitkan berdasarkan kesepakatan politik Golkar bersama pemerintah dengan melalui keputusan resmi di Rapimnas oleh DPP Partai Golkar Ancol pada Desember 2015, dan Rapimnas DPP Partai Golkar Bali pada Januari 2016, mengiringi keputusan Golkar secara bulat menjadi partai pendukung pemerintah.
Doli menuturkan, dengan pengakuan tetap membutuhkan legalitas dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, seperti yang disampaikan Nurdin Halid, maka Rapat Pleno pada 7 April lalu dengan semua keputusannya bisa dikatakan tidak memiliki legal standing yang jelas dan semua proses yang mengikutinya harus dihentikan sementara sampai SK Kemenkumham yang baru diterbitkan.
“Atas dasar apa Ketua Umum Aburizal mengatakan bahwa SK akan pasti keluar dua hari setelah Rapat Pleno? Dan apakah memang benar Presiden RI, Bapak Jokowi akan bersedia hadir dan membuka Munas pada 7 Mei 2016,” kata salah seorang insiator Generasi Muda Partai Golkar ini.
Bila benar, Doli kembali mempertanyakan apakah Presiden yang juga meminta diundur menjadi tanggal 17 Mei 2016. Pertanyaannya lebih lanjut kemudian, apakah dengan belum diterbitkannya SK Partai Golkar Bali Rekonsiliasi hingga saat ini, menandakan bahwa sesungguhnya pemerintah ingin mengajak semua konsisten dengan komitmen yang sudah diputuskan sebelumnya.
Menurut Doli hal tersebut menjadi penting,karena jangan sampai ada perbedaan persepsi antara DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi dengan pemerintah. "Dan itu tentu akan bisa menjadi persoalan baru, jangan sampai bisa jadi Munaslub dipersiapkan oleh DPP Partai Golkar Bali Rekonsiliasi, tetapi pemerintah tetap menginginkan penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Riau yang juga sudah memenuhi unsur rekonsiliasi, karena itu akan sangat mempengaruhi kepesertaan dan akhirnya hasil Munaslub," tuturnya. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK