Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan aturan baru yang dikeluarkan Golkar bagi para kadernya bertujuan untuk elektabilitas dan tanggung jawab anggota Golkar. Aturan tersebut bersifat mengikat.
Menurut Setya, aturan tersebut yang membuat sejumlah ketentuan tak lepas untuk kepentingan rakyat. "(Aturan ini) bukan larangan, mungkin imbauan. Tapi memang ini agar kaderisasi partai berjalan lancar," kata Setya kepada CNNIndonesia.com saat ditemui dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Kamis (16/6).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menambahkan aturan tersebut untuk menghindari adanya
holding party yang terjadi dalam tubuh Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan hanya menunjukkan ketidak tanggung jawaban anggota, tetapi juga telah memperburuk citra partai. Ada semacam
holding party," kata Idrus kepada CNNIndonesia.com di acara tersebut.
Idrus menuturkan bahwa ketika satu orang bergabung dengan Partai Golkar tapi kemudian anggota keluarga lainnya bergabung dengan partai lain, maka kader Golkar tersebut akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan anggota keluarganya dalam pencalonan tersebut.
"Yang seperti itu (kecurangan anggota) yang kita hindari,” katanya.
Idrus mengakui aturan tersebut memang baru disosialisasikan beberapa hari yang lalu, namun dalam praktiknya mengenai seluruh anggota keluarga Partai Golkar harus bergabung sudah ada sejak partai pohon beringin tersebut berdiri.
"Sebenarnya sudah ada dulu. Tapi penerapan dan sosialisasinya belum ada,” katanya.
Beberapa hari lalu Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, mengatakan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto mengeluarkan beberapa aturan untuk meningkatkan loyalitas kader terhadap partai dan mengurangi perpindahan anggotanya ke partai lain atau 'kutu loncat'.
Aturan pertama, menurut Nurul, setiap anggota Golkar harus mengajak keluarganya untuk menjadi kader Golkar. Tujuannya agar kader Partai Golkar menjadi seratus persen Golkar.
Aturan kedua, Partai Golkar melarang kadernya untuk maju dari jalur independen jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terakhir, kader Golkar dilarang mendukung calon yang diusung oleh partai lain, dan dilarang menjadi tim sukses dari partai lain.
(obs)