Pengamat: Kabinet Solid Apabila Reshuffle Non Parpol
CNN Indonesia
Rabu, 13 Jul 2016 22:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Heri Budianto, Pengamat Komunikasi Politik PolComm Institute mengatakan, kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika perombakan kabinet atau "reshuffle" dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik.
"Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid," katanya seperti dilansir ANTARA, Rabu (13/7).
Hanya saja, lanjut dia, jika Golkar mengincar jatah menteri, maka benturannya akan keras, karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres, dan datang belakangan.
Heri mengungkapkan, ada 20 kursi menteri non-parpol. Seluruhnya masuk posisi strategis, bahkan komposisi kabinet saat ini masih didominasi dari kalangan non-parpol.
Ia menilai, menteri dari parpol hanya berjumlah 14 menteri. Padahal, dukungan dan fungsi parpol dalam memperkuat pemerintahan sangat besar dan strategis.
"Parpol ini yang keringatan dan punya kursi di DPR. Kalau mengambil porsi menteri non-parpol, tidak ada risiko politiknya,” terang Heri.
Menurut dia, saat ini, menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis. Jika presiden hendak melakukan "reshuffle" kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang seharusnya diambil adalah posisi menteri non-parpol dan posisinya juga strategis.
“Jadi, sangat realistis ambil jatah non-parpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang, non-parpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri,” imbuh dia.
Saat ini, menteri-menteri di bidang ekonomi dianggap kurang mampu mengeksekusi arahan Presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional. Ambil contoh, soal daging, meskipun Jokowi sudah mengultimatum agar harga daging di angka Rp80.000, menteri terkait tidak mampu memberi solusi.
"Soal daging saja sejak mau puasa sampai sekarang harganya malah terus naik," tegas Heri.
Dari sisi kinerja, ia menambahkan, ekonomi Indonesia remuk dengan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus.
Selain itu, dia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari non-parpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi konkret arahan presiden.
"Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, hingga harus ada kebijakan pengampunan pajak,” pungkasnya.
"Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid," katanya seperti dilansir ANTARA, Rabu (13/7).
Hanya saja, lanjut dia, jika Golkar mengincar jatah menteri, maka benturannya akan keras, karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres, dan datang belakangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Menerka Sinyal Reshuffle Kabinet dari Istana |
Menurut dia, saat ini, menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis. Jika presiden hendak melakukan "reshuffle" kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang seharusnya diambil adalah posisi menteri non-parpol dan posisinya juga strategis.
“Jadi, sangat realistis ambil jatah non-parpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang, non-parpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri,” imbuh dia.
"Soal daging saja sejak mau puasa sampai sekarang harganya malah terus naik," tegas Heri.
Dari sisi kinerja, ia menambahkan, ekonomi Indonesia remuk dengan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus.
Selain itu, dia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari non-parpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi konkret arahan presiden.
"Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, hingga harus ada kebijakan pengampunan pajak,” pungkasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK