Ahok-Djarot Titipkan APBD dan Kebersihan Pasar Pada Plt
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Selasa, 25 Okt 2016 20:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur dan wakil gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat menitipkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 kepada Pelaksana Tugas (Plt) selama masa cuti untuk kampanye.
Ahok dan Djarot akan non-aktif memimpin Jakarta terhitung 28 Oktober nanti. Mereka akan digantikan oleh seorang Plt yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
"Plt yang mendesak satu, itu APBD 2017 harus rampung," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/10).
Djarot menyebut dokumen pendahuluan untuk penyusunan APBD yakni Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) harus selesai dalam waktu dekat. Sehingga APBD dapat disahkan pada Desember dan bisa digunakan diawal tahun depan.
Sebelumnya, Ahok sempat menolak untuk cuti dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada soal cuti petahana ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ingin mengawal APBD.
Uji materi itu kini masih berlangsung di MK dan Ahok-Djarot mesti tetap mengajukan cuti sebagai calon petahana,
Kebijakan mendesak lainnya, kata Djarot, adalah soal kebersihan. Pasalnya, beberapa pasar sedang dibangun menjadi pasar grosir dan diintegrasikan dengan hunian, seperti Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
Djarot meminta agar Plt dapat memastikan pembangunan itu. "Supaya betul-betul dipastikan," ujar Djarot.
Djarot juga meminta agar Plt memperhatikan masalah pembebasan lahan untuk program Mass Rapid Transit (MRT) di Fatmawati, Jakarta Selatan. Pembangunan MRT masih terkendala karena pembebasan lahan yang belum juga selesai.
"Selanjutnya normalisasi Kali Krukut. Pengalaman kemarin banjir di Krukut menjadi pelajaran kami," tutur Djarot.
Plt yang ditunjuk, menurut Djarot, harus bisa menuntaskan normalisasi Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan.
Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan normalisasi Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan. Normalisasi itu dilakukan dengan memindahkan warga di bantaran sungai ke rumah susun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Fokus pembongkaran di Kali Krukut itu adalah bangunan dan rumah di bantaran Kali Krukut yang tidak memiliki sertifikat.
Secara khusus, Djarot juga menitipkan gerakan basmi tikus kepada Plt. Program itu akan dibantu oleh tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Gerakan basmi tikus nanti kami titipkan. Supaya mereka juga awasi lingkungnnya ya," ujar Djarot. (wis/obs)
Ahok dan Djarot akan non-aktif memimpin Jakarta terhitung 28 Oktober nanti. Mereka akan digantikan oleh seorang Plt yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
"Plt yang mendesak satu, itu APBD 2017 harus rampung," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ahok sempat menolak untuk cuti dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada soal cuti petahana ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ingin mengawal APBD.
Kebijakan mendesak lainnya, kata Djarot, adalah soal kebersihan. Pasalnya, beberapa pasar sedang dibangun menjadi pasar grosir dan diintegrasikan dengan hunian, seperti Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
Djarot meminta agar Plt dapat memastikan pembangunan itu. "Supaya betul-betul dipastikan," ujar Djarot.
Djarot juga meminta agar Plt memperhatikan masalah pembebasan lahan untuk program Mass Rapid Transit (MRT) di Fatmawati, Jakarta Selatan. Pembangunan MRT masih terkendala karena pembebasan lahan yang belum juga selesai.
"Selanjutnya normalisasi Kali Krukut. Pengalaman kemarin banjir di Krukut menjadi pelajaran kami," tutur Djarot.
Plt yang ditunjuk, menurut Djarot, harus bisa menuntaskan normalisasi Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan.
Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan normalisasi Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan. Normalisasi itu dilakukan dengan memindahkan warga di bantaran sungai ke rumah susun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Fokus pembongkaran di Kali Krukut itu adalah bangunan dan rumah di bantaran Kali Krukut yang tidak memiliki sertifikat.
Secara khusus, Djarot juga menitipkan gerakan basmi tikus kepada Plt. Program itu akan dibantu oleh tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Gerakan basmi tikus nanti kami titipkan. Supaya mereka juga awasi lingkungnnya ya," ujar Djarot. (wis/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK