ANALISIS
Jokowi di antara Jebakan dan Pertaruhan Aksi Massa 4 November
Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Rabu, 02 Nov 2016 11:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana aksi massa besar-besaran pada 4 November untuk menuntut penuntasan proses hukum perkara dugaan penistaan agama telah memantik bermacam reaksi di semua lapisan, dari mulai tingkat bawah hingga ke level elite, termasuk presiden.
Bahkan Presiden Joko Widodo dalam merespons kasus yang melibatkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu merasa perlu membicarakan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia dikumpulkan. Tak kurang Jokowi juga menemui tokoh nasional sekaliber Prabowo Subianto.
Pengamanan yang disiapkan untuk antisipasi demonstrasi agar tak rusuh juga telah disiagakan dengan kekuatan penuh. Penarikan pasukan kepolisian dan tentara dari daerah bahkan juga turut dilakukan untuk membantu pengamanan di ibu kota.
Seberapa amat urgenkah sehingga sang Presiden begitu sangat reaktif dalam menyikapi rencana unjuk rasa yang bakal digelar oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam itu? Dan apakah ini hanya menyangkut “bacaan” persoalan hukum penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, dan atau juga berujung pada manuver dipersaingan memperebutkan kursi gubernur dalam pilkada Jakarta?
Pengamat politik dan sosial dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito memandang persoalan tersebut tidak sesederhana hanya menyangkut pada penegakan hukum kasus penistaan agama —yang oleh sebagian kalangan dikaitkan dengan kompetisi di pilkada Jakarta.
Arie mencermati bahwa sebenarnya yang menjadi awal persoalan yaitu adanya ketidakseimbangan kontestasi di persaingan antara calon gubernur Jakarta. Dua pasangan yang menjadi lawan petahana Ahok-Djarot, yaitu duet Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga, dianggap masih terlalu jauh untuk bisa menyaingi kekuatan Ahok-Djarot.
Dalam masa pra-kampanye pada awal Oktober lalu, Ahok yang menyitir Surat Al-Maidah Ayat 51 memunculkan kontroversi besar di publik. Polemik berkepanjangan pun muncul dan seolah tak bisa dihindari lagi. Menurut pandangan Arie, kasus tersebut oleh sejumlah kalangan umat Islam dijadikan momentum untuk “menjegal” Ahok.
Demonstran penentang Ahok berdalih, kasus Ahok adalah murni persoalan hukum, tak menyangkut soal pilkada tapi penistaan agama. Tokoh Front Pembela Islam Novel Bamukmin mengklaim demo yang dilakukannya murni mendesak ketegasan pemerintah menegakkan supremasi hukum atas kasus penistaan agama.
Namun bagi Arie kasus Ahok tersebut bisa dijadikan momentum oleh sejumlah ormas Islam untuk menghadang laju Ahok atau menciptakan kondisi agar pertarungan memperebutkan jabatan gubernur menjadi lebih imbang.
Persoalan ini —yang poin penting di dalamnya ada aksi 4 November— di mata Jokowi, menurut Arie, berpotensi dapat mengganggu stabilitas ibu kota yang menjadi barometer politik nasional. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi isu nasional.
Presiden turun ke masyarakat melalui aktif membicarakan dengan seluruh pihak yang dinilainya dapat meredam pengaruh buruk dari aksi massa besar-besaran. Di sini Jokowi juga berkaca pada aksi sebelumnya yang dalam unjuk rasa ormas Islam sudah melibatkan sejumlah tokoh nasional seperti Amien Rais.
Jokowi, kata Arie, membutuhkan legilimasi dari semua unsur bangsa, utamanya tokoh-tokoh Islam moderat dan nasionalis untuk menyikapi kelompok Islam garis keras yang akan menggelar aksi nanti.
“Ini jadi pertaruhan bagi Jokowi bagaimana bisa mengelola secara politik persoalan tersebut. Sejauh mana manageable persoalaan ini oleh Jokowi sebagai Presiden,” tutur Arie dalam perbincangan dengan CNNIndonesia.com.
Ditekankan Arie, bila Jokowi mampu mengelola persoalan aksi massa 4 November di ibu kota ini maka ke depannya Jokowi bisa lebih mudah dalam mengatasi persoalan-persoalan serupa lainnya yang melibatkan massa yang besar dan isu yang sensitif. “Jokowi harus bisa menjamin bahwa civil society tidak terbelah.”
Di sini, Jokowi juga tidak mau berspekulasi atas potensi kerusuhan yang mungkin terjadi pada unjuk rasa 4 November jika tidak dicegah dan diredam sejak dini.
“Karena bisa menjadi jebakan untuk membelah masyarakat Islam kalau Jokowi keliru dalam menyikapi dan bertindak,” ujar doktor di bidang sosiologi ini sembari mengingatkan banyaknya faksi-faksi dalam kelompok-kelompok Islam termasuk di parlemen yang bisa “bermain” di aksi ini.
Lebih dalam lagi bagi Arie, sikap Jokowi yang begitu reaktif atas rencana aksi 4 November bukan perkara soal upaya pembelaan terhadap Ahok. Namun sangat jauh lebih dari itu, sebagai pertaruhan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. “Kalau Jokowi salah menyikapi aksi tanggal 4 nanti, maka ke depannya bakal lebih mudah untuk menggoyang pemerintah oleh kelompok-kelompok tertentu.”
(obs)
Bahkan Presiden Joko Widodo dalam merespons kasus yang melibatkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu merasa perlu membicarakan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia dikumpulkan. Tak kurang Jokowi juga menemui tokoh nasional sekaliber Prabowo Subianto.
Pengamanan yang disiapkan untuk antisipasi demonstrasi agar tak rusuh juga telah disiagakan dengan kekuatan penuh. Penarikan pasukan kepolisian dan tentara dari daerah bahkan juga turut dilakukan untuk membantu pengamanan di ibu kota.
Seberapa amat urgenkah sehingga sang Presiden begitu sangat reaktif dalam menyikapi rencana unjuk rasa yang bakal digelar oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam itu? Dan apakah ini hanya menyangkut “bacaan” persoalan hukum penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, dan atau juga berujung pada manuver dipersaingan memperebutkan kursi gubernur dalam pilkada Jakarta?
Arie mencermati bahwa sebenarnya yang menjadi awal persoalan yaitu adanya ketidakseimbangan kontestasi di persaingan antara calon gubernur Jakarta. Dua pasangan yang menjadi lawan petahana Ahok-Djarot, yaitu duet Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga, dianggap masih terlalu jauh untuk bisa menyaingi kekuatan Ahok-Djarot.
Dalam masa pra-kampanye pada awal Oktober lalu, Ahok yang menyitir Surat Al-Maidah Ayat 51 memunculkan kontroversi besar di publik. Polemik berkepanjangan pun muncul dan seolah tak bisa dihindari lagi. Menurut pandangan Arie, kasus tersebut oleh sejumlah kalangan umat Islam dijadikan momentum untuk “menjegal” Ahok.
Namun bagi Arie kasus Ahok tersebut bisa dijadikan momentum oleh sejumlah ormas Islam untuk menghadang laju Ahok atau menciptakan kondisi agar pertarungan memperebutkan jabatan gubernur menjadi lebih imbang.
Persoalan ini —yang poin penting di dalamnya ada aksi 4 November— di mata Jokowi, menurut Arie, berpotensi dapat mengganggu stabilitas ibu kota yang menjadi barometer politik nasional. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi isu nasional.
Jokowi, kata Arie, membutuhkan legilimasi dari semua unsur bangsa, utamanya tokoh-tokoh Islam moderat dan nasionalis untuk menyikapi kelompok Islam garis keras yang akan menggelar aksi nanti.
“Ini jadi pertaruhan bagi Jokowi bagaimana bisa mengelola secara politik persoalan tersebut. Sejauh mana manageable persoalaan ini oleh Jokowi sebagai Presiden,” tutur Arie dalam perbincangan dengan CNNIndonesia.com.
Di sini, Jokowi juga tidak mau berspekulasi atas potensi kerusuhan yang mungkin terjadi pada unjuk rasa 4 November jika tidak dicegah dan diredam sejak dini.
“Karena bisa menjadi jebakan untuk membelah masyarakat Islam kalau Jokowi keliru dalam menyikapi dan bertindak,” ujar doktor di bidang sosiologi ini sembari mengingatkan banyaknya faksi-faksi dalam kelompok-kelompok Islam termasuk di parlemen yang bisa “bermain” di aksi ini.
Lihat juga:SBY Klarifikasi soal Demo 4 November |
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK