Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal menjabatnya kembali Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendapat pertentangan keras dari internal Golkar. Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritisi Dewan Pembina dan DPP Partai Golkar yang merestui Setya untuk kembali memimpin parlemen.
Doli menyatakan seharusnya Golkar dan partai-partai lain sadar bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang tentu komitmen dan tujuan utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan rakyat, bukan lagi kepentingan-kepentingan partai politik yang lebih dominan.
“DPR itu kan bukan milik Golkar saja yang setiap saat kalau punya keinginan harus wajib 'diamini' oleh partai lain,” ujar Doli dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/11).
Dalam konteks ini, kata Doli, seharusnya Golkar bersyukur sebagai partai pemenang kedua pemilu telah mendapat kepercayaan untuk memimpin DPR. “Jadi jangan jumawa terhadap partai lain yang tentu juga harus dihargai keikhlasannya sejauh ini,” ucap Doli.
Doli mengatakan Setya sebagai Ketua Umum Partai Golkar seharusnya tetap fokus melakukan konsolidasi internal dan membangun citra positif Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, dengan memaksakan kembali menjadi Ketua DPR, hal itu akan memberikan citra negatif, baik buat Golkar maupun DPR RI, bahkan pribadi Setya sendiri.
Doli mengingatkan Setya telah mengundurkan diri dari Ketua DPR seiring dengan keputusan fraksi-fraksi di DPR yang menyatakan Setya telah melakukan pelanggaran etika berat dan sedang. Jadi sangat tidak etis bila seseorang yang sudah mengundurkan diri dari jabatan tertentu, ingin kembali lagi.
Selain itu, ujar Doli, masih soal etis, menjelang Munas Golkar, Setya pernah menyatakan bahwa bila terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dia akan mengundurkan diri dari Anggota DPR. Kemudian Setya juga telah membuat komitmen bahwa Ade Komarudin akan tetap menjadi Ketua DPR ketika Ade mundur dari pencalonan dan memberikan dukungan kepada Setya sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Munas lalu.
Doli menambahkan suasana kondusif harus terus tercipta agar institusi DPR dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa terus "direcoki" dengan rebutan kursi secara terus menerus. “Belum sampai setahun masak sudah dua kali ‘terinterupsi’ dengan isu gonta-ganti pimpinan. Kewibawaan DPR juga harus dijaga sebagai lembaga tinggi negara,” tutur Doli.
(obs)