Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan masyarakat agar lebih selektif terhadap informasi yang mereka terima. Masyarakat diminta agar tidak menyebarkan berita yang bersifat provokasi.
"Masyarakat kami harap lebih selektif menerima berita seperti itu, lebih objektif untuk menyisir berita," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12).
Wiranto mengatakan, masyarakat seharusnya bisa memilah berita yang benar dan yang tidak. Kepedulian semacam itu dibutuhkan agar masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang sarat propaganda dan dapat memprovokasi pihak tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan hanya kepada masyarakat, Wiranto juga meminta penyebaran berita yang dianggap menyesatkan harus dihentikan. Dia menilai, kritik terhadap pemerintah sah dilakukan, namun harus dilakukan dengan cara yang tepat.
"Hentikan cara-cara yang tak tepat, yang membangkitkan intoleransi, radikalisme, atau bahkan yang mendorong terjadinya terorisme," katanya.
Wiranto berharap masyarakat memahami masalah yang belakangan ini berkembang di media sosial ataupun di dunia maya. Penggunaan media sosial, menurutnya, perlu dilakukan secara etis dan bermartabat.
"Kami bukan menghalangi penggunaan media sosial, tapi mari gunakan dengan cara yang etis," kata Wiranto.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum terhadap sejumlah akun di media sosial maupun situs penyebar ujaran kebencian dan berita bohong. Instruksi itu sebagai respons pemerintah menanggapi fenomena hoax di media sosial.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan sebenarnya Jokowi telah memberikan toleransi yang tinggi terhadap dunia maya. Namun kebohongan-kebohongan yang muncul akhir-akhir ini justru menghilangkan toleransi tersebut.
"Sebetulnya menurut saya beliau (Jokowi) sangat punya toleransi terhadap dunia maya, tapi kita juga lama-lama merasa gerah," kata Rudi.
Rudi mengatakan, hoax yang muncul di dunia maya tak hanya berdampak pada masyarakat tapi juga mengarah ke pemerintah.
(pmg/rdk)