Bawaslu Ungkap Lima Masalah Jelang Pemungutan Suara Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu menyebut lima masalah aktual jelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2017, Rabu (15/2). Kelima masalah itu ada pada aspek pemutakhiran data pemilih, logistik, netralitas aparat, prosedur, dan politik uang.

Masalah-masalah tersebut diketahui setelah Bawaslu RI melakukan pembaruan evaluasi persiapan jelang hari pemungutan suara. Kelima masalah itu ditemukan di tujuh provinsi yang ikut menggelar Pilkada 2017, yaitu Daerah Istimewa Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua.

Lihat juga: KPU Larang Hitung Cepat di Masa Pemungutan Suara

Berdasarkan data Bawaslu, masalah pemutakhiran data pemilih paling banyak ditemui di Bangka Belitung di antara ketujuh provinsi penyelenggara pilkada tahun ini.

Persoalan pemilih yang belum terdaftar, akan dicoret namun kembali masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), C6 ganda, pemilih pindahan, dan distribusi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi masalah di provinsi tersebut.

Lihat juga: Dugaan Politik Uang dalam Pilkada

Sementara, persoalan yang banyak ditemukan di ibu kota ada pada aspek logistik.

Bawaslu mengantisipasi kurangnya logistik akibat peningkatan pemilih yang menggunakan surat keterangan Dinas Dukcapil di Jakarta. Masalah lain juga berpotensi muncul akibat adanya TPS gusuran di kawasan Kalijodo dan pergeseran TPS dari komplek militer di ibu kota.

"Yang muncul juga soal administrasi kependudukan, dan terakhir soal gesernya TPS. Karena informasi TPS sudah rencana didirikan kemudian digeser ke tempat lain. Secara spesifik saya belum bisa menilai," tutur anggota Bawaslu Ri Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/2).

Lihat juga: Bawaslu: Timses Bisa Naikkan Citra Jika Bersihkan Atribut

Pengawas pilkada juga menemukan dugaan pelanggaran politik uang di Jakarta dan enam provinsi lain. Namun, Daniel berkata jumlah pelanggaran politik uang berkurang dibanding pilkada 2015 karena saat ini pengawasan dari masyarakat dan aparat kepolisian berjalan intensif di daerah penyelenggara pemilihan.

Menurut Daniel, modus politik uang kerap dilakukan melalui pembagian sembako, uang tunai, dan voucher. Hal tersebut juga diakui Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam kesempatan terpisah.

"Hampir semua daerah, sayang sekali, masih ada politik uang. Kita lagi telusuri apakah by design dari paslonnya atau tidak. (Temuan) banyak sekali, di semua daerah ada 600 temuan," ujar Muhammad.