Salah Kaprah Angket DPR untuk KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menyepakati usul hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Hak angket yang ditujukan untuk membuka bukti rekaman pemeriksaan KPK terhadap anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani dalam dugaan korupsi e-KTP itu disahkan dalam rapat paripurna, Jumat (28/4), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Meski telah disepakati, nyatanya hak angket masih menuai penolakan dari mayoritas fraksi di DPR, seperti Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PPP, hingga PAN. Mereka berbondong-bondong menyatakan tidak sepakat dengan hak angket terhadap KPK karena khawatir mengganggu kinerja lembaga tersebut.

Bahkan, Gerindra yang memilih walkout dalam paripurna karena merasa kecewa atas kepemimpinan Fahri dalam sidang berpendapat, hak angket KPK bisa berujung pada pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu menyebut, upaya pemakzulan terhadap Jokowi bisa terjadi melalui hak menyatakan pendapat yang nantinya bermuara pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna MPR.

Lihat juga: Lobi Fraksi Kala Reses, Fahri Yakin Pansus e-KTP Terbentuk

“Nanti hasil kesimpulan hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat, dan ini bisa menjadi pintu masuk pemakzulan presiden,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Di sisi lain, seluruh fraksi DPR pendukung angket, yakni Hanura, PDIP, Golkar, dan NasDem berpandangan, hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi tudingan bahwa ada ancaman yang dilakukan sejumlah anggota DPR kepada Miryam.

Tudingan itu sebagaimana dikatakan oleh penyidik KPK Novel Baswedan dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, 30 Maret lalu. Dalam sidang itu, Novel menyebut Miryam mengaku kepada penyidik KPK diancam oleh enam anggota DPR agar tidak memberikan kesaksian kepada KPK dalam kasus e-KTP.

“Ada enam, pertama Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, Syarifudin Suding. Dan satu lagi saya lupa namanya," ujar Novel saat bersaksi.

Selain soal Miryam, alasan lain hak angket juga dilatari masalah tata kelola keuangan, kebocoran informasi kasus, hingga konflik internal KPK. Beberapa hal tersebut diklaim menimbulkan polemik dan menempatkan DPR sebagai lembaga yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

Lihat juga: Dari Buronan hingga Senyuman Miryam S Haryani

Menanggapi keputusan paripurna atas hak angket, ahli hukum tata negara Mahfud MD menilai, DPR salah kaprah dalam memanfaatkan haknya kepada KPK. Hak angket merupakan produk politik yang hanya bisa ditujukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan.

“Hak angket tidak bisa untuk KPK. KPK lembaga hukum. Kalau presiden bisa diangket,” ujar Mahfud kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 disebutkan, angket adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mantan Ketua MK itu menuturkan, proses pengawasan terhadap KPK bukan melalui hak angket, melainkan lewat Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan DPR menggulirkan hak angket terhadap KPK hanya akan membuang-buang waktu.

“(Hak angket) buang-buang waktu saja. Karena apapun hasil angket itu tidak akan ada sesuatu yang bisa dilakukan terhadap KPK oleh DPR,” ujarnya.

Lihat juga: Hak Angket DPR, KPK Minta Pemisahan Politik dan Proses Hukum

Mahfud menegaskan, salah satu upaya DPR untuk mendengarkan bukti pemeriksaan Miryam tidak bisa serta merta disampaikan. Sebagai bagian dari pro justitia, rekaman pemeriksaan Miryam hanya bisa diputar di persidangan.

“Kalau mau mengetahui bukti-bukti yang dimiliki KPK, seperti bukti rekaman DPR tidak. Yang boleh hanya pengadilan,” ujar Mahfud.

Mahfud menyarankan, seluruh anggota DPR yang mendukung angket untuk segera mencabut dukungannya. Selain karena akan berujung sia-sia, hak angket itu juga sejatinya hanya bisa dilaksanakan jika mendapat seluruh dukungan fraksi di DPR.

“Satu fraksi saja tidak setuju, tidak boleh hak angket itu. Jadi itu tidak usah dihalangi sudah bubar sendiri,” ujarnya.