PEMBANGUNAN PITALEBAR
Rencana Besar Indonesia Bikin Internet Cepat
CNN Indonesia
Jumat, 17 Okt 2014 14:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memberi harapan besar menyediakan akses internet cepat di akhir masa jabatan dengan mengumumkan rencana pitalebar melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Kebutuhan dana yang diperkirakan untuk program ini mencapai Rp 278 triliun.
Menteri PPN Armida S. Alisjahbana mengatakan, RPI merupakan tindak lanjut setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.
Dalam siaran pers, Armida berharap pemerintah mendatang memberi perhatian serius terhadap rencana pitalebar Indonesia karena memiliki manfaat besar, terutama di dunia pendidikan.
“Pitalebar ini harus kita kenalkan sejak dini ke anak-anak sekolah. Semua SD di Indonesia harus memiliki jaringan broadband. Tak hanya sekolah dasar unggulan semata, tapi juga seluruh sekolah,” tegas Armida.
Rencana ini sejatinya bakal dijalankan oleh pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut sumber CNN Indonesia, salah satu kandidat kuat untuk menjabat sebagai Menkominfo adalah Rudiantara. Ia punya pengalaman panjang di dunia telekomunikasi dan kini menjabat sebagai komisaris di Indosat.
Dalam lima tahun ke depan, pembangunan pitalebar nasional direncanakan dapat memberi akses tetap di wilayah perkotaan ke 70 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi, serta akses seluler ke seluruh populasi (1 Mbps).
Di pedesaan, akses pitalebar diharapkan menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi, serta akses seluler ke 52 persen populasi (1 Mbps).
Selain itu, rencana ini juga memprioritaskan pembangunan pitalebar untuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, logistik, dan pengadaan.
“Rencana Pitalebar ini mampu mengikis kesenjangan di Indonesia. Kesenjangan yang dimaksudkan adalah kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan pembangunan antar wilayah,” katanya.
Menurut pengamat telekomunikasi Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, rencana ini bakal bernasib seperti Palapa Ring karena tidak jelas berapa dana yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jangan-jangan dilepas ke swasta semua atau operator telekomunikasi," tegas Heru.
Ia melanjutkan, selama ini program jaringan pita lebar tidak berjalan karena pemerintah tidak mau keluar uang dan bergarap dari operator yang membangun jaringan.
Dalam periode 2002 sampai 2012, jumlah pengguna internet Indonesia melonjak lebih dari 1300 persen, dari 4,5 juta menjadi 63 juta pengguna. Namun, pada periode yang sama, indeks pembangunan manusia Indonesia hanya meningkat sebesar 13 persen. Hal ini mengilustrasikan bahwa peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi, belum diikuti oleh peningkatan kualitas penggunaannya.
Menteri PPN Armida S. Alisjahbana mengatakan, RPI merupakan tindak lanjut setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.
Dalam siaran pers, Armida berharap pemerintah mendatang memberi perhatian serius terhadap rencana pitalebar Indonesia karena memiliki manfaat besar, terutama di dunia pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana ini sejatinya bakal dijalankan oleh pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut sumber CNN Indonesia, salah satu kandidat kuat untuk menjabat sebagai Menkominfo adalah Rudiantara. Ia punya pengalaman panjang di dunia telekomunikasi dan kini menjabat sebagai komisaris di Indosat.
Di pedesaan, akses pitalebar diharapkan menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi, serta akses seluler ke 52 persen populasi (1 Mbps).
Rencana Pitalebar ini mampu mengikis kesenjangan di IndonesiaArmida |
“Rencana Pitalebar ini mampu mengikis kesenjangan di Indonesia. Kesenjangan yang dimaksudkan adalah kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan pembangunan antar wilayah,” katanya.
Menurut pengamat telekomunikasi Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, rencana ini bakal bernasib seperti Palapa Ring karena tidak jelas berapa dana yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jangan-jangan dilepas ke swasta semua atau operator telekomunikasi," tegas Heru.
Ia melanjutkan, selama ini program jaringan pita lebar tidak berjalan karena pemerintah tidak mau keluar uang dan bergarap dari operator yang membangun jaringan.
Dalam periode 2002 sampai 2012, jumlah pengguna internet Indonesia melonjak lebih dari 1300 persen, dari 4,5 juta menjadi 63 juta pengguna. Namun, pada periode yang sama, indeks pembangunan manusia Indonesia hanya meningkat sebesar 13 persen. Hal ini mengilustrasikan bahwa peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi, belum diikuti oleh peningkatan kualitas penggunaannya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK