Menkopolhukam: Perang Masa Depan Tidak Kasatmata

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perang di masa depan bakal tidak terlihat secara kasat mata dan tidak ada kontak fisik, karena perang tersebut terjadi di Internet.

Perang yang dimaksud Tedjo adalah perang siber yang menyerang sebuah sistem komputer milik pemerintah atau perusahaan di suatu negara.  "Perang modern sudah tak kasat mata. Sekarang sudah cyber. Semua sudah pakai komputer," ujar Tedjo dalam jumpa pers bersama Menkominfo Rudiantara di Jakarta.

Sayangnya, menurut Tedjo, Indonesia belum memiliki lembaga yang menjadi koordinator dalam mengatasi atau mengamankan negara dari ancaman siber.

Baca juga: Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet

Oleh karena itu ia mendukung upaya pemerintah dalam membentuk Badan Siber Nasional (BSN) yang akan menjadi koordinator mengamankan negara di dunia yang serba terhubung pada Internet. BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.

"BSN akan jadi koordinator. Kita siap membentuk BSN. Sedang mendengar masukkan dari pihak lain," kata Tedjo.

BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, Kemenkopolhukam, hingga ID-SIRTII dan ID-CERT.

Pilihan Redaksi Menkominfo Sudah Blokir Video Mesum Anak E-KTP Dinilai Bisa Sebabkan Maraknya Judi Daring Diblokir Polisi, Bandar Judi Langsung Buka Situs Baru Situs Web Pemerintah Paling Sering Diserang Hacker Hacker Rusia Berhasil Bobol Sistem Gedung Putih

Eks Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim, menilai, Indonesia belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber.

Padahal, menurutnya, keamanan siber merupakan bagian dari pertahanan nasional dan saat ini posisi Indonesia belum masuk sebagai negara yang memenuhi standar keamanan nasional.

Tedjo mengharapkan Keputusan Presiden soal BSN ini akan segera terbit setelah tugas dan kewajiban lembaga baru ini selesai disusun. Sejumlah ahli dan praktisi keamanan siber akan menjadi sumber daya di lembaga baru ini.

Secara total tercatat ada 48,4 juta serangan siber yang melanda Indonesia tahun 2014 lalu, menurut data Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), lembaga yang mengawasi keamanan Internet nasional. Serangan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan 18 juta serangan.

Situs web milik pemerintah menjadi target utama para peretas dengan 3.288 insiden serangan terhadap situs web dengan domain Internet .go.id.

Serangan dalam bentuk program jahat atau malware masih mendominasi, sekitar 12 juta serangan, pemanfaatan masuk ke celah keamanan dengan 24.168 serangan, record leakage 5,970 kasus, pengelabuan 1.730 kasus, serta domain leakage 215 kasus. (adt/eno)