Operator Bangun Jaringan di Pelosok, Pemerintah Siap Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan siap memberikan subsidi kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur di daerah pelosok atau perbatasan negara, menggunakan dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi atau Universal Service Obligation (USO).

Langkah ini dilakukan setelah kementerian mengubah desain pemanfaatan dana USO yang dinilai bermasalah di masa lalu.

Direktur Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini dana USO yang terkumpul telah mencapai Rp 8,1 triliun.

Pilihan Redaksi BRTI Berencana Pakai Dana USO untuk Subsidi Internet Mahal Tiga Langkah Menkominfo Agar Tarif Internet Tak Timpang Menkominfo Ingin Dana USO untuk Subsidi Tarif Internet Smartfren dan Telkomsel Pelan-Pelan Tukar Posisi di 850 MHz Telkomsel Operasikan 480 BTS di Perbatasan Negara

Dana tersebut bakal dimanfaatkan untuk merealisasikan program desa broadband terpadu, pembangunan BTS di wilayah yang minim sarana telekomunikasi, sampai program Palapa Ring yang membangun kabel serat optik di darat dan laut.

Akan tetapi, Wayan mengatakan, pihaknya tak bisa membangun sepenuhnya infrastruktur telekomunikasi itu dengan alasan Kemenkominfo bukan operator telekomunikasi.

"Kami hanya memberi subsidi bagi operator yang mau bangun infrastruktur di daerah. Sekarang kami membuka kesempatan bagi pemerintah daerah atau komunitas warga yang minta daerahnya dibangun jaringan telekomunikasi," ujar Wayan kepada CNN Indonesia, Sabtu (15/8).

Sekarang, pemerintah daerah, lembaga, komunitas, atau tokoh masyarakat dapat mengajukan permintaan kepada Kemenkominfo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah akan mempertimbangkan permintaan itu dan mencari operator telekomunikasi yang sekiranya mau membangun jaringan di daerah tersebut.

Kemenkominfo akan memberi subsidi pada satu dari sejumlah elemen penting pembangunan infrastruktur.

Untuk pembangunan BTS telekomunikasi, misalnya, Kemenkominfo bisa memberi subsidi pada power, kemudian pemerintah daerah berkontribusi memberikan lahan, lalu ada pihak yang diajak membangun menara, dan perusahaan telekomunikasi berkontribusi pada penyediaan radio yang akan menyebarkan sinyal.

"Ini kami namakan sharing program. Dan di tanggal 17 Agustus 2015 ini ada beberapa BTS di 8 titik yang mulai beroperasi," kata Wayan.

Salah satu BTS yang diresmikan pada 17 Agustus 2015 ini ada di Desa Balansiku, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Di pulau yang berbatasan dengan Malaysia tersebut Telkomsel mendukung untuk menyediakan akses ke koneksi Internet 3G.

Menurut Wayan, sejauh ini hanya Telkomsel yang bersedia membangun infrastruktur di daerah perbatasan. Sementara perusahaan lain seperti Indosat, XL Axiata, Tri, dan Smartfren, cenderung hanya mau di daerah yang sudah terlihat potensial untuk berbisnis.

Direktur Penjualan Telkomsel, Mas'ud Khamid mengatakan, penyediaan dan pemeliharaan jaringan di daerah perbatasan memiliki tantangan tersendiri terutama dari sisi medan yang harus ditempuh.

Keuntungan dari penyediaan akses di daerah perbatasan disebut Telkomsel belum bisa diraih lantaran biaya pemeliharaan yang besar. Biaya pemeliharaan sebuah BTS memakan biaya Rp 40 juta per bulan.

"Di sini kami mau membangun bisnis. Nanti kalau pengguna ponsel pintarnya sudah banyak, kami akan tambah lagi BTS yang mendukung 3G," ucap Mas'ud.

Selain Pulau Sebatik, Telkomsel mengklaim telah menggelar layanan di pulau terdepan yang berbatasan dengan Papua Nugini (Merauke dan Jayapura), Australia (Pulau Rote), Timor Leste (Atambua), Filipina (Sangihe), Malaysia (Sebatik-Nunukan), Singapura (Batam), dan Vietnam (Kepulauan Natuna).

Kemenkominfo telah menganggarkan Rp 250 miliar untuk membantu pembangunan sarana telekomunikasi berbasis BTS dengan dana USO di tahun ini.

Dana USO selama ini diraih pemerintah dari perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi sampai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang memberikan 1,25 persen pendapatan kotornya per tahun. Ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pembiayaan USO menargetkan daerah seperti perbatasan, daerah tertinggal, sampai daerah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi. (adt/ded)