BRTI Berencana Pakai Dana USO untuk Subsidi Internet Mahal

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membuka peluang memakai dana dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Universal Service Obligation/USO) untuk mensubsidi tarif Internet yang mahal di suatu daerah setelah mendengar laporan warga memprotes kesenjangan harga yang dipatok Telkomsel, khususnya untuk Indonesia bagian timur.

Anggota Komisioner BRTI Bidang Hukum, I Ketut Prihadi Kresna menjelaskan, hal itu masih wacana dan masih perlu dipertimbangkan masak-masak.

Dana USO selama ini diraih pemerintah dari perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi sampai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang memberikan 1,25 persen pendapatan kotornya per tahun. Ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.


Baca juga: Alasan Tarif Data Telkomsel Dipatok per Zona

Dana itu digunakan untuk mendukung atau membangun sarana telekomunikasi di daerah yang menjadi target pembiayaan USO, seperti daerah perbatasan, daerah tertinggal, sampai daerah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi.

"Kami akan diskusi lebih dalam soal ini pekan depan. Karena kami harus berpikir dari sisi pelanggan dan dari sisi operator," ujar Ketut saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (24/7).

Ia belum bisa memastikan subsidi itu bakal diberikan kepada pelanggan atau operator seluler yang menyediakan layanan di daerah terkait, termasuk soal besaran nilai subsidi.

Pilihan Redaksi Internet Mahal di Indonesia Timur, BRTI Panggil Telkomsel Internet Telkomsel Dianggap Kemahalan, BRTI Mau Atur Tarif Petisi untuk Telkomsel: Turunkan Tarif Internet! Tarif Internet Kemahalan, Pelanggan Telkomsel Teriak Trafik SMS dan Voice Indosat Naik Saat yang Lain Anjlok

Tetapi dengan pemberian subsidi untuk layanan Internet di daerah target USO, Ketut berharap program ini bakal mendorong lebih banyak operator seluler membangun infrastruktur di daerah terpencil yang selama ini hanya berani dilakoni Telkomsel.

Rencana ini datang setelah BRTI menerima keluhan warga bernama Djali Gafur yang memprotes kesenjangan harga tarif Internet dari Telkomsel yang dibedakan berdasarkan zona. Ia meminta agar Telkomsel bersikap adil dengan menyamaratakan tarif Internet secara nasional.

Telkomsel yang dikenal sebagai operator seluler terbesar di Indonesia, memilih untuk membedakan tarif berdasarkan 12 zona wilayah. Harga termahal diberlakukan untuk zona 11 dan 12, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selisih antara zona 1 dengan zona 11 dan 12 bisa mencapai 100 persen.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati mengatakan, perbedaan tarif itu didasarkan pada beberapa faktor, seperti komponen biaya perangkat, biaya pemeliharaan, dan tingkat kesulitan lainnya di daerah.

"Penggelaran jaringan Telkomsel ke berbagai daerah di Indonesia memiliki besaran biaya yang berbeda-beda, akibat dari berbedanya tingkat kesulitan dan komponen biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menggelar infrastruktur jaringan di lokasi tersebut," tutur Adita seperti CNN Indonesia kutip dari keterangan resminya.

Sebagai regulator, Ketut memahami bahwa kebijakan Telkomsel membuat tarif Internet tinggi di Indonesia timur didasarkan atas investasi besar dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur BTS. Biaya tinggi juga diperlukan dalam mengakses wilayah di pedalaman.

Selain itu, penetapan tarif ini juga ditentukan oleh nilai pembagi antara infrastruktur, bandwidth, serta jumlah pengguna di wilayah itu. "Di Jakarta tarif bisa murah karena yang pakai banyak, sementara di zona 11 dan 12 yang pakai sedikit. Jadi tidak bisa disamakan tarifnya," tutur Ketut.

Baca juga: Internet Telkomsel Dianggap Kemahalan, BRTI Mau Atur Tarif

BRTI berencana memanggil Telkomsel pekan depan untuk meminta kejelasan soal kesenjangan harga dan alasan yang mendasari perbedaan harga setiap zona.

Pemerintah sendiri telah mengagendakan rencana mengkaji tata cara menetapkan tarif layanan Internet pada 2016 sebagai standar nasional untuk mengantisipasi kesenjangan harga. Tata cara penetapan tarif macam ini sebelumnya telah diatur pada layanan suara (voice) dan pesan teks (SMS) yang masuk dalam kategori teleponi dasar. (adt/tyo)