
Badan Siber Nasional Tidak Gandeng Intelijen AS
Susetyo Dwi Prihadi, CNN Indonesia | Senin, 24/08/2015 15:37 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) yang digagas oleh Pemerintah Indonesia, disebut-sebut akan menggandeng badan intelijen Amerika Serikat atau CIA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara angkat bicara mengenai isu ini.
Menurutnya BSN dibentuk untuk menaungi berbagai lintas sektoral, seperti transportasi, perbankan, kelistrikan, keuangan, gas dan air minum. Dari sektor tersebut, semuanya pemangku kepentingan di Indonesia.
Dia memang menyebutkan Oktober nanti, blueprint atau roadmap soal kejahatan siber nasional akan terbentuk namun itu bukan hanya usulan dari pemerintah saja.
"Bukan cuma pemerintah yang menyiapkan, tapi juga multistakeholder, termasuk di dalamnya PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). Tapi, bukan seperti berita yang beredar,kita akan kerjasama dengan CIA," katanya.
Sebelumnya, seperti dikutip Detik, pemerintah membantah jika Badan Cyber Nasional ini nantinya akan bekerjasama dengan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat.
Isu kerjasama dengan CIA itu menyebutkan BSN akan mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data. Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, Blackberrry Messenger (BBM), dan program pengiriman pesan instan serta jejaring sosial lain.
Padahal, Big Data sendiri adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data.
"Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data," kata ujar Luhut Pandjaitan dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Staf Presiden.
"Justru, pembangunan cyber security nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," imbuh Menkopolhukam ini juga.
BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam. (Baca: Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet)
Selain itu, BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.
Pembentukan badan ini dirasa penting karena Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber. (tyo/eno)
Menurutnya BSN dibentuk untuk menaungi berbagai lintas sektoral, seperti transportasi, perbankan, kelistrikan, keuangan, gas dan air minum. Dari sektor tersebut, semuanya pemangku kepentingan di Indonesia.
Dia memang menyebutkan Oktober nanti, blueprint atau roadmap soal kejahatan siber nasional akan terbentuk namun itu bukan hanya usulan dari pemerintah saja.
"Bukan cuma pemerintah yang menyiapkan, tapi juga multistakeholder, termasuk di dalamnya PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). Tapi, bukan seperti berita yang beredar,kita akan kerjasama dengan CIA," katanya.
Sebelumnya, seperti dikutip Detik, pemerintah membantah jika Badan Cyber Nasional ini nantinya akan bekerjasama dengan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat.
Isu kerjasama dengan CIA itu menyebutkan BSN akan mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data. Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, Blackberrry Messenger (BBM), dan program pengiriman pesan instan serta jejaring sosial lain.
Padahal, Big Data sendiri adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data.
"Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data," kata ujar Luhut Pandjaitan dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Staf Presiden.
"Justru, pembangunan cyber security nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," imbuh Menkopolhukam ini juga.
BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam. (Baca: Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet)
Selain itu, BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.
Pembentukan badan ini dirasa penting karena Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber. (tyo/eno)
ARTIKEL TERKAIT

Pembentukan Badan Siber Bukan Prioritas Menkominfo
Teknologi 4 tahun yang lalu
Rancangan Keamanan Siber Nasional Selesai Oktober
Teknologi 4 tahun yang lalu
Pemerintah Libatkan Netizen Bentuk Badan Siber Nasional
Teknologi 4 tahun yang lalu
Badan Siber Nasional Diusulkan Sekompak 'Three Musketeers'
Teknologi 4 tahun yang lalu
Menkopolhukam: Perang Masa Depan Tidak Kasatmata
Teknologi 4 tahun yang lalu
Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet
Teknologi 4 tahun yang lalu
BACA JUGA

DPR-Pemerintah Sepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
Nasional • 05 December 2019 15:02
Polri Gelar Diskusi Evaluasi Positif-Negatif Pilkada Langsung
Nasional • 04 December 2019 15:34
Syarat CPNS 2019 Dinilai Belum Ramah Penyandang Disabilitas
Nasional • 16 November 2019 08:45
Pemerintah Sulit Identifikasi ASN Terpapar Radikalisme
Nasional • 15 November 2019 10:43
TERPOPULER

Chimera dan 18 Hewan Kawin Silang Beda Spesies yang Berhasil
Teknologi • 38 menit yang lalu
Daftar Marketplace yang Ikut Promo 12.12 di Harbolnas
Teknologi 1 jam yang lalu
Mobil Bekas di Bawah Rp200 juta, Ada Sienta dan Sedan BMW
Teknologi 2 jam yang lalu