
Rancangan Keamanan Siber Nasional Selesai Oktober
Senin, 24 Agu 2015 12:55 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Keinginan pemerintah untuk membentuk Badan Siber Nasional (BSN) terus didorong, namun bagi Menteri Komunikasi dan Infomatika Rudiantara pembentukan BSN bukanlah hal yang mendesak.
Rudiantara mengatakan bahwa ada yang lebih penting untuk diselesaikan ketimbang harus membentuk terlebih dahulu Badan Siber Nasional tersebut. Isu yang ia maksud adalah, kesadaran stakeholder soal keamanan siber. (Baca: Pemerintah Libatkan Netizen Bentuk Badan Siber Nasional)
"Badan itu kalau bisa dibentuk besok, ya saya bentuk besok. Tapi bukan itu masalahnya. karena sosialiasi yang harus berjalan. Masih banyak stakeholder yang belum paham apa itu cyber security," kata Rudiantara, di sela Indonesia Cyber Security Summit, di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Menkominfo mengatakan, kejahatan siber itu dibagi dua, defense dan non defense. Sementara Kementerian Kominfo yang dipimpinnya fokus ke bagian non-defense. Itu terkait masalah di sektor transportasi, kelistrikan, perbankan atau keuangan.
"Setidaknya ada 6 sampai 8 sektoral yang mesti kita addres. Misalnya, di perbankan, kalau ada masalah dengan ATM, yang kena bukan cuma kita, tapi juga ke perbankannya itu sendiri," Rudiantara, menambahkan.
Mantan direksi Indosat ini menyebut beberapa sektoral tersebut adalah, transportasi, perbankan, kelistrikan, keuangan, gas dan air minum. (Baca: Badan Siber Nasional Diusulkan Sekompak 'Three Musketeers')
Dia menambahkan, "prioritas yang 6 sampai 8 sektoral itu, di luar defense. Kenapa kita standarisasi? karena isu cyber security ini bukan monopoli Indonesia, negara lain juga."
"Kalau pembentukan Badan Siber Nasional, saya tidak fokus kapan selesainya. Tapi isu cyber itu mendesak, dan ada desk cyber di Polhukam. Bulan Oktober nanti, konsep lebih detil dan komprehensif soal cyber security sudah selesai," janjinya.
Dalam cita-cita awalnya, Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementerian terus menyiapkan segala hal dalam membentuk Badan Siber Nasional, kelak badan ini bakal jadi koordinator dalam menjaga keamanan siber nasional.
BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam. (Baca: Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet)
Selain itu, BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.
Pembentukan badan ini dirasa penting karena Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber.
(tyo/eno)
Rudiantara mengatakan bahwa ada yang lebih penting untuk diselesaikan ketimbang harus membentuk terlebih dahulu Badan Siber Nasional tersebut. Isu yang ia maksud adalah, kesadaran stakeholder soal keamanan siber. (Baca: Pemerintah Libatkan Netizen Bentuk Badan Siber Nasional)
"Badan itu kalau bisa dibentuk besok, ya saya bentuk besok. Tapi bukan itu masalahnya. karena sosialiasi yang harus berjalan. Masih banyak stakeholder yang belum paham apa itu cyber security," kata Rudiantara, di sela Indonesia Cyber Security Summit, di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Menkominfo mengatakan, kejahatan siber itu dibagi dua, defense dan non defense. Sementara Kementerian Kominfo yang dipimpinnya fokus ke bagian non-defense. Itu terkait masalah di sektor transportasi, kelistrikan, perbankan atau keuangan.
"Setidaknya ada 6 sampai 8 sektoral yang mesti kita addres. Misalnya, di perbankan, kalau ada masalah dengan ATM, yang kena bukan cuma kita, tapi juga ke perbankannya itu sendiri," Rudiantara, menambahkan.
Mantan direksi Indosat ini menyebut beberapa sektoral tersebut adalah, transportasi, perbankan, kelistrikan, keuangan, gas dan air minum. (Baca: Badan Siber Nasional Diusulkan Sekompak 'Three Musketeers')
![]() |
Dia menambahkan, "prioritas yang 6 sampai 8 sektoral itu, di luar defense. Kenapa kita standarisasi? karena isu cyber security ini bukan monopoli Indonesia, negara lain juga."
"Kalau pembentukan Badan Siber Nasional, saya tidak fokus kapan selesainya. Tapi isu cyber itu mendesak, dan ada desk cyber di Polhukam. Bulan Oktober nanti, konsep lebih detil dan komprehensif soal cyber security sudah selesai," janjinya.
Dalam cita-cita awalnya, Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementerian terus menyiapkan segala hal dalam membentuk Badan Siber Nasional, kelak badan ini bakal jadi koordinator dalam menjaga keamanan siber nasional.
BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam. (Baca: Badan Siber Nasional Bakal jadi Pengawas Internet)
Selain itu, BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan tugas utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.
Pembentukan badan ini dirasa penting karena Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber.
(tyo/eno)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK