Rusia Ancam Denda Apple Atas Emoji Pasangan Sejenis

Hani Nur Fajrina, CNN Indonesia | Selasa, 29/09/2015 05:41 WIB
Emoji karakter pasangan sesama jenis pada sistem operasi iOS tidak bisa diterima oleh pemerintah Rusia. Emoji pasangan pencinta sesama jenis di iOS bikin kesal pemerintah Rusia (Josh Valcarcel/WIRED)
Jakarta, CNN Indonesia -- Siapa sangka, kehadiran emoji yang tersedia di perangkat mobile bisa menyebabkan masalah. Raksasa teknologi Apple dilaporkan berpotensi mendapat denda sebesar US$ 15 ribu dari Rusia karena emoji.

Emoji karakter pasangan sesama jenis yang dibenamkan di dalam papan ketik perangkat basis iOS tidak bisa diterima oleh pemerintah Rusia.

Apple dianggap telah melanggar propaganda Rusia yang memang melarang aktivitas homoseksualitas dengan menyediakan emoji pasangan sesama jenis. Perusahaan besutan Steve Jobs itu pun besar kemungkinan didenda sebesar US$ 15 ribu atau setara Rp 219 juta. Denda yang tergolong kecil untuk Apple.



The Independent mewartakan, polisi di Rusia telah mulai menginvestigasi Apple untuk menentukan apakah perusahaan telah 'mendukung' aksi kontroversial Rusia mengenai propaganda homoseksual.

Diketahui emoji karakter pasangan sesama jenis tersebut merupakan alternatif di dalam papan ketik pada perangkat iPhone, iPad, dan iPod Touch. Emoji tersebut sudah masuk ke dalam kandidat di Unicode Consortium.

Sebelumnya, salah satu anggota senat Rusia, Mikhail Marchenko mengungkapkan keberatan terhadap emoji yang menggambarkan kesetaraan orientasi seksual. Keragaman emoji ini pun pada saat itu dikabarkan bakal terancam diblokir di Rusia.

Marchenko sebagai salah satu anggota senat Rusia mengungkapkan emoji seperti itu merusak nilai keluarga di negaranya.

Marchenko pun mengadu ke badan pengawas media Rusia, Roskomnadzor untuk segera menginvestigasi perkara legal dari emoji yang "sangat menyinggung" itu.

Aduannya itu berisi penggambaran hubungan "non tradisional" pada emoji sebagai pelanggaran hukum tahun 2013 yang menentang propaganda gay.

Di dalam aturan hukum tersebut disebutkan bahwa pihak otoritas negara memiliki wewenang untuk memblokir atau menyensor konten yang dianggap mendukung homoseksualitas.

(eno)