Demi menjaga persaingan bisnis yang sehat, baru-baru ini pemerintah kota Massachussets berinisiatif untuk melakukan penarikan pajak bagi layanan mobil panggilan.
Mengutip Reuters, Gubernur Charlie Bake diketahui telah menandatangani undang-undang mengenai aturan penarikan pajak sebesar US$20 sen dari setiap pemesanan yang masuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aturan ini mendapat respon positif dari perusahaan taksi tradisional. Mereka beranggapan, pemerintah telah memberlakukan skema bisnis yang adil bagi penyedia jasa transportasi. Bahkan pemerintah dituntut bisa menerapkan aturan yang lebih tegas seperti memblokir aplikasi jika tidak mampuy menerapkan kompetisi sehat.
Sebaliknya, mitra pengemudi layanan mobil panggilan Uber dan Lyft merasa keberatan dengan aturan ini. Mereka beralasan kewajiban untuk membayar pajak seharusnya hanya dibebankan ke pihak perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab mitra pengemudi.
Meski begitu, pemerintah kota memastikan akan tetap memberlakukan aturan ini hingga operator taksi tradisinonal bisa melakukan perubahan infrastruktur. Nantinya pemeberian subsidi untuk taksi tradisional akan berakhir di tahun 2021, sementara penarikan pajak untuk daerah dan negara akan berakhir di tahun 2026. (evn/evn)