Pemerintah Kota di AS Akan Pungut Pajak dari Uber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pro kontra beroperasinya layanan mobil panggilan hingga kini masih menimbulkan polemik di berbagai negara, tak terkecuali di Amerika Serikat.

Demi menjaga persaingan bisnis yang sehat, baru-baru ini pemerintah kota Massachussets berinisiatif untuk melakukan penarikan pajak bagi layanan mobil panggilan.

Mengutip Reuters, Gubernur Charlie Bake diketahui telah menandatangani undang-undang mengenai aturan penarikan pajak sebesar US$20 sen dari setiap pemesanan yang masuk.  

Pemerintah menyebut pajak yang diberlakukan akan digunakan untuk mensubsidi layanan taksi tradisional. Subsidi yang diberikan untuk layanan taksi tradisional sebesar US$5 sen, US$10 sen untuk pemerintah kota, dan US$5 sen lainnya untuk pengembangan transportasi negara.

Aturan ini mendapat respon positif dari perusahaan taksi tradisional. Mereka beranggapan, pemerintah telah memberlakukan skema bisnis yang adil bagi penyedia jasa transportasi. Bahkan pemerintah dituntut bisa menerapkan aturan yang lebih tegas seperti memblokir aplikasi jika tidak mampuy menerapkan kompetisi sehat.

Adanya subsidi itu disebut bisa mendorong operator taksi tradisional dalam mengadopsi teknologi dan memberikan layanan yang lebih canggih dengan mengedepankan keamanan.

Sebaliknya, mitra pengemudi layanan mobil panggilan Uber dan Lyft merasa keberatan dengan aturan ini. Mereka beralasan kewajiban untuk membayar pajak seharusnya hanya dibebankan ke pihak perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab mitra pengemudi.

Meski begitu, pemerintah kota memastikan akan tetap memberlakukan aturan ini hingga operator taksi tradisinonal bisa melakukan perubahan infrastruktur. Nantinya pemeberian subsidi untuk taksi tradisional akan berakhir di tahun 2021, sementara penarikan pajak untuk daerah dan negara akan berakhir di tahun 2026. (evn/evn)