Nilai Ekonomi Network Sharing Harus Dihitung dengan Tepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah seharusnya lebih bijak mengatur mekanisme kompensasi terkait rencana percepatan penyebaran layanan telekomunikasi hingga ke pelosok Indonesia melalui network sharing dalam revisi PP No. 52 dan No. 53/2000.

Dikatakan Chief Economist Danareksa Research Institute, Kahlil Rowter, pemerintah harusnya bisa lebih bijak mengatur mekanisme pemberian kompensasi yang wajar sesuai dengan nilai ekonominya bagi operator yang telah lebih dulu membangun.

Pilihan Redaksi Network Sharing Dipaksakan, Konsumen Berpotensi Dikorbankan KPPU: Network Sharing Jangan Ciptakan Persaingan Tak Sehat Pernyataan Menkominfo Langgar Komitmen dengan DPR RI Menkominfo Dituding Diskriminatif dalam Buat Regulasi

Dalam analisanya, kompensasi yang wajar sesuai dengan nilai keekonomian mutlak diperlukan agar keberlangsungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dapat terus terjaga.

“Jadi pemerintah tak bisa semena-mena menetapkan kewajiban network sharing dan penetapan biaya interkoneksi tanpa adanya kompensasi secara komersial kepada operator yang telah membangun jaringan,” ujar Kahlil di Jakarta.

Penetapan berbagi jaringan melalui mekanisme komersial dinilai Kahlil perlu diberikan pemerintah kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah lebih dulu bersusah payah membangun jaringan.

Jika tidak ada insentif dan kompensasi yang wajar sesuai dengan nilai ekonominya, maka bisa dipastikan tidak ada operator yang akan mau menambah dan memelihara jaringan telekomunikasi. Padahal, menurutnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau telekomunikasi.

“Kecuali untuk public service obligation dan kepentingan nasional. Jangan sampai, karena pemerintah memaksa menyediakan jaringan untuk operator lain, membuat pelanggan Telkom tidak terlayani dengan baik. Kebijakan ini tidak boleh merugikan pelanggan,” terang Kahlil.

Sementara itu menurut, perhitungan yang wajar menurut Leonardo Henry Gavaza CFA, analis saham Bahana Securities, adalah dengan menghitung nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh operator penyelenggara jaringan ditambah dengan internal rate of return (IRR) atau economic rate of return (ERR).

“Kemarin perhitungan interkoneksi yang diajukan oleh Telkom Group mungkin sudah ditambah IRR, namun ditolak oleh regulator,” papar Leonardo di lain kesempatan.

Jika pemerintah tak memasukkan komponen IRR dalam penetapan network sharing, Leonardo menilai kebijakan itu justru akan mengganggu keberlangsungan pembangunan jaringan telekomunikasi.

Ini membuat operator yang telah lebih dulu membangun, jadi tak memiliki competitive advantage lagi dikarenakan mereka hanya dipaksa membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk operator lain.

"Dengan adanya kewajiban berbagi jaringan, biaya investasi atau capital expenditure yang biasanya dikeluarkan Indosat dan XL dalam jumlah besar akan berkurang sangat signifikan," ulasnya.

Dengan adanya network sharing ini, operator lain juga bisa lebih fokus untuk mengembangkan jasa layanan telekomunikasi saja ketimbang repot-repot membangun jaringan infrastrktur.

“Tentu saja Indosat dan XL berpotensi mengambil pelanggan Telkomsel. Sehingga pendapatan Indosat dan XL berpotensi mengalami kenaikan yang signifikan,” papar Leonardo.

Kondisi ini dinilai bisa memicu persaingan tidak sehat. Alih-alih bersaing membangun jaringan, operator yang baru masuk dengan cara hanya menumpang jaringan saja, bisa tiba-tiba merusak pasar dengan cara membanting harga.

“Kita sebagai analis pasar modal tak menyukai jika terjadi perang harga karena membuat margin perusahaan turun,” kata Leonardo.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku telah menerima surat tembusan dari Menko Perekonomian terkait revisi PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan perubahan terhadap PP No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Kedua PP ini merupakan turunan dari UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Pokok perubahan terhadap kedua PP tersebut intinya mengatur masalah backbone network (jaringan) sharing dan akses (spektrum) jaringan antar operator.

Revisi kedua PP ini kabarnya telah berada di Sekretariat Negara untuk dilakukan pemeriksaan terakhir sebelum diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. (tyo)