Menkominfo Dituding Diskriminatif dalam Buat Regulasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menilai Menkominfo Rudiantara buang badan dan diskriminatif dalam membuat regulasi telekomunikasi di Indonesia.

Tudingan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara melalui Kepala Humasnya bahwa Ketua FSP BUMN Strategis salah alamat dalam menilai Menteri Kominfo yang mengabaikan komitmen dengan DPR-RI dalam pembuatan regulasi network sharing yang merugikan BUMN Telekomunikasi, dan menyebutkan bahwa itu tanggung jawab Menko Perekonomian, semakin mempertegas carut marutnya pengaturan industri telekomunikasi di Indonesia.

Pilihan Redaksi Mahasiswa Indonesia Timur Tolak Penurunan Biaya Interkoneksi KPPU: Network Sharing Jangan Ciptakan Persaingan Tak Sehat Pernyataan Menkominfo Langgar Komitmen dengan DPR RI Membuka Daerah Terisolasi dengan Telekomunikasi

“Agak ironis kalau penilaian itu dianggap salah alamat, karena obyek yang menjadi masalah adalah mengenai industri telekomunikasi, mengapa harus lempar tanggung jawab kepada Menko Perekonomian?” kata Wisnu Adhi Wuryanto, Ketua Umum FSP BUMN Startegis.

“Siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut, ya Kementerian Teknis dong,” tegas Wisnu.

Alasan Kementerian Kominfo bahwa pembahasan usulan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 52 dan PP 53 tentang Network Sharing tersebut di bawah koordinasi Menko Perekonomian mungkin ada benarnya.

Namun prosesnya menjadi agak aneh mengapa Menko Perekonomian yang bergerak, karena menurutnya proses pembuatan atau perubahan Peraturan Pemerintah lazimnya berasal dari Departemen/Kementerian teknis.

“Barangkali benar informasi yang kami terima bahwa usulan Revisi PP 52 tahun 2000 dan PP 53 Tahun 2000 awalnya diajukan secara diam-diam oleh Menteri Kominfo sebagai inisiator ke Presiden tanpa melewati kementerian terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,” balasnya.

Terkait regulasi Network sharing ini, bila dianalogikan dengan bisnis penerbangan, network sharing itu sama saja misalnya Lion Air yang punya armada banyak diwajibkan oleh regulator membagi seat-nya untuk mengangkut penumpang airline lain yang menjadi pesaingnya.

Padahal infrastruktur atau alat produksi adalah keunggulan utama bisnis. Aset itulah yang menjadi modal sebuah perusahaan untuk bersaing di arena bisnis yang kompetitif.

“Kami rasa Menkominfo sekarang ini sangat tidak kreatif dalam menyehatkan industri telekomunikasi. Coba lihat di lapangan, hampir tidak ada isu apapun yang terkait dengan penetrasi maupun layanan ke konsumen.

BUMN Telekomunikasi sudah berbisnis on the track dengan jangkauan layanan semakin luas, tidak pernah terpancing untuk menerapkan predatory pricing untuk membuat persaingan jadi kurang sehat, senantiasa membangun jaringan dan melakukan modernisasi teknologi, kok akan diobok-obok dengan regulasi,” tandasnya.

(tyo)