Kegalauan e-Commerce Indonesia
Susetyo Dwi Prihadi | CNN Indonesia
Rabu, 08 Feb 2017 14:37 WIB
Ambon, CNN Indonesia -- Perdagangan online atau e-commerce diharapkan mendorong perputaran ekonomi. Apalagi Indonesia saat ini merupakan negara maritim dengan 13 ribu kepulauan besar dan kecil.
Seperti diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito bahwa untuk menghubungkan konektivitas yang handal untuk menyambungkan teknologi telekomunikasi tersebut. Dia sempat menyebut, salah satunya akan memanfaatkan dana USO untuk operator seperti Telkomsel, untuk membangun kawasan di pinggiran.
Dengan semakin meluasnya konektivitas tersebut, tentu saja e-commerce tak bisa lagi dihindari. Karena salah satu kebutuhannya adalah untuk memotong mata rantai.
“Namun di satu sisi, adalah soal pajak. Untuk penjualan di dalam negeri memungkinkan, namun terkadang untuk perdagangan di luar negeri itu yang belum tersentuh,” kata Enggar, dalam Diskusi Teknologi & Perekenomian dengan tema Menyatukan Negeri melalui Layanan Digital, di Hotel Swiss-Bell, Ambon, Maluku.
Enggar tak mempermasalahkan bila nantinya ada switch atau pertukaran dari penjualan offline ke online karena meningkatnya transaksi online di masa depan.
Namun meningkatnya konektivitas dengan e-commerce memunculkan titik hambatan yang diketahui oleh pemerintah.
“Telkomsel itu base customer-nya tinggi, tapi tak bisa antara ekosistem e-commerce dengan operator dihadapkan begitu saja, harus ada titik tengah atau mediatornya,” imbuhnya.
Dia menambahkan, ”Keberhasilan Alibaba itu tak lepas dari Alipay, tanpa itu tidak berjalan. Karena tidak ada jaminan kan antara pembeli dan penjual.”
Mantan anggota Komisi I ini yakin, apabila e-commerce berhasil, akan memotong salah satu mata rantai yang berimbas pada pemangkasan harga.
“Mediator ini yang sedang dipersiapkan. Karena memang berisiko, perbankan saja tidak berani mengambil karena risiko tadi. Tapi kita akan segera, kalau tidak Alipay atau perusahaan besar lainnya akan masuk. Kita tidak ingin itu terjadi, tapi tak bisa juga dihentikan. Ini kegalauan perdagangan online,” urainya.
Dia pun membuka cerita soal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Alibaba, beberapa waktu lalu. Saat itu founder Alibaba Jack Ma memberikan penawaran menarik ke Indonesia.
“Saya harus jujur, dan berhati-hati di sini, Jack Ma itu menawarkan setiap usaha berpenghasilan di bawah US$ 1 juta akan bebas biaya. Tapi kita hitung-hitung, equal-nya kalau sudah berkembang dan di atas US$ 1 juta, habis kita,” papar dia.
Presiden Jokowi sendiri menaruh perhatian lebih terhadap e-commerce dengan mengeluarkan kebijakan khusus melalui Paket Ekonomi 14. Di mana salah satunya adalah menyoal pajak.
“Itu sedang kita godok, karena diantara barang dijual tersebut tak kena pajak. Apalagi yang dari luar,” ungkapnya.
Menyoal pajak, Ketua Umum idEa (Indonesia E-commerce Asociaton) Aulia Marinto, ditemui di tempat yang sama, berharap soal pajak bukan pajak yang dikenakan langsung ke penjual atau situs e-Commere, namun ke perusahaan asing.
“Itu pedagang sudah pasti barangnya bayar pajak ini itu, restribusi dan sebagainya, situs e-commerce pun sudah bayar juga. Itu Facebook melakukan transaksi di sini, tapi tak berkantor di Indonesia, tidak bayar pajak, itu yang harus dikejar,” tambahnya. (evn)
Seperti diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito bahwa untuk menghubungkan konektivitas yang handal untuk menyambungkan teknologi telekomunikasi tersebut. Dia sempat menyebut, salah satunya akan memanfaatkan dana USO untuk operator seperti Telkomsel, untuk membangun kawasan di pinggiran.
Dengan semakin meluasnya konektivitas tersebut, tentu saja e-commerce tak bisa lagi dihindari. Karena salah satu kebutuhannya adalah untuk memotong mata rantai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:idEA: Alibaba Cuma Jago Kandang |
Enggar tak mempermasalahkan bila nantinya ada switch atau pertukaran dari penjualan offline ke online karena meningkatnya transaksi online di masa depan.
Namun meningkatnya konektivitas dengan e-commerce memunculkan titik hambatan yang diketahui oleh pemerintah.
Dia menambahkan, ”Keberhasilan Alibaba itu tak lepas dari Alipay, tanpa itu tidak berjalan. Karena tidak ada jaminan kan antara pembeli dan penjual.”
Mantan anggota Komisi I ini yakin, apabila e-commerce berhasil, akan memotong salah satu mata rantai yang berimbas pada pemangkasan harga.
“Mediator ini yang sedang dipersiapkan. Karena memang berisiko, perbankan saja tidak berani mengambil karena risiko tadi. Tapi kita akan segera, kalau tidak Alipay atau perusahaan besar lainnya akan masuk. Kita tidak ingin itu terjadi, tapi tak bisa juga dihentikan. Ini kegalauan perdagangan online,” urainya.
Lihat juga:idEA: Alibaba Cuma Jago Kandang |
Dia pun membuka cerita soal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Alibaba, beberapa waktu lalu. Saat itu founder Alibaba Jack Ma memberikan penawaran menarik ke Indonesia.
“Saya harus jujur, dan berhati-hati di sini, Jack Ma itu menawarkan setiap usaha berpenghasilan di bawah US$ 1 juta akan bebas biaya. Tapi kita hitung-hitung, equal-nya kalau sudah berkembang dan di atas US$ 1 juta, habis kita,” papar dia.
Presiden Jokowi sendiri menaruh perhatian lebih terhadap e-commerce dengan mengeluarkan kebijakan khusus melalui Paket Ekonomi 14. Di mana salah satunya adalah menyoal pajak.
“Itu sedang kita godok, karena diantara barang dijual tersebut tak kena pajak. Apalagi yang dari luar,” ungkapnya.
Menyoal pajak, Ketua Umum idEa (Indonesia E-commerce Asociaton) Aulia Marinto, ditemui di tempat yang sama, berharap soal pajak bukan pajak yang dikenakan langsung ke penjual atau situs e-Commere, namun ke perusahaan asing.
“Itu pedagang sudah pasti barangnya bayar pajak ini itu, restribusi dan sebagainya, situs e-commerce pun sudah bayar juga. Itu Facebook melakukan transaksi di sini, tapi tak berkantor di Indonesia, tidak bayar pajak, itu yang harus dikejar,” tambahnya. (evn)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK