Bola Liar Corbec, Kominfo Harusnya Ikuti Putusan MA

Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan PT PT Corbec Communication terus bergulir liar. Ombudsman melaporkan Menkominfo Rudiantara ke Presiden Joko Widodo, sementara sang pelapor tetap bergeming.

Seperti diketahui pengadilan melalui Mahakamah Agung memenangkan, MA pun meminta pemerintah memberikan penetapan kode akses, penomeran, dan penetapan pita frekuensi radio.

Pilihan Redaksi Tata Cara Lelang Frekuensi 2.1 dan 2.3 GHz Dikritik Ombudsman Laporkan Menkominfo ke Presiden Menkominfo Tak Gubris Aduan Ombudsman Kepada Jokowi Lelang Frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz Kembali Molor

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri (PTUN) No. 37/G/2009/PTUN-JKT disebutkan bahwa Kominfo diminta untuk menerbutkan izin penyelengaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Swicted denha cakupan nasional dengan layanan voice dan data dengan network based fixed and mobile yang mempunyai hak dan mendapat jaminan dari pemerintah/menteri dapat terhubung dengan jaringan lainnya atau mendapat interkoneksi dari penyelenggara lainnya dengan menggunakan kode akses (0)86X(Y).

Dalam putusan tersebut juga diperintahkan agar Kominfo memberikan alokasi frekuensi radio Broadband Wireless Access (BWA) untuk cakupan nasional.

Diungkapkan oleh Dr.Anna Erliyana,S.H.,M.H. Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, seharusnya Kominfo mengikuti putusan MA. Sebab putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dijalankan oleh Kominfo.

"Kominfo layaknya berpegang pada putusan MA. Sebagai pihak yang kalah seharusnya Kominfo menjalankan saja putusan PTUN tersebut sehingga memberikan kepastian hukum bagi Corbec," terang Anna, di Jakarta.

Hal ini diperkuat oleh ucapan Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia yang menyambut baik jika Kominfo mau segera menjalankan amar putusan yang dibuat oleh PTUN yang diperkuat dengan putusan MA.

Menurut  Alamsyah, Ombudsman tidak mempermasalahkan alokasi frekuensi yang akan diberikan oleh Kominfo kepada Corbec.

Usulan pemberian frekuensi di 2,3 GHz lebih dikarenakan saat itu yang anya tersedia. Bukan karena Ombudsman tidak suka dengan Kemenkominfo. Karena inti rekomendasinya adalah Kominfo ingin menjalankan Putusan MA.

"Jika Kominfo menjalankan rekomendasi Ombudsman itu artinya case closed,"terang Alamsyah.

Selain itu juga polemik antara Corbec dan Kominfo ini tak merembet ke masalah lain. Karena banyak pihak yang menduga, kasus ini membuat lelang frekuensi di 2,1 GHz dan 2,3 GHz tertunda.

Sebelum melakukan lelang, sejatinya pemerintah wajib membuat Rancangan Peraturan Menteri (RPM). Proses penyusunan RPM yang tak kunjung rampung menjadi alasan melesetnya jadwal lelang spektrum.

Setelah sebelumnya dipastikan akan rampung pada Maret dan diundur kembali hingga Mei 2017.