Ratakan Internet Indonesia, Alokasi Dana USO Diperbesar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyadari bahwa pemerintah perlu meratakan jangkauan internet di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah ingin memberikan akses internet kepada sekolah, puskesmas dan institusi publik lainnya di wilayah Indonesia terluar yang tidak menguntungkan bagi penyedia layanan telekomunikasi komersial.

Kendati demikian, dana untuk pembangunan tersebut disadari tak akan sedikit. Oleh karena itu, pria yang sering disapa Chief RA itu berencana untuk mengatur kembali alokasi dana USO dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dalam beberapa tahun ke depan.

Rudi menegaskan bahwa pihaknya akan menaikkan dana USO, tetapi hal itu tidak akan mengganggu keberlangsungan industri telekomunikasi dan pendapatan negara. Realokasi dana ini masih akan menunggu persetujuan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Pilihan Redaksi Kondisi Jaringan Telekomunikasi Jakarta-Semarang Aman Tak Sabar Menunggu Ponsel Tanpa Baterai XL Minta Maaf Atas Gangguan Akses Internet Tanggapi Indosat, Pemerintah Setuju Tentukan Formula Yield

"Bukan dinaikkan, kalau kita mau membangun Indonesia menjadi lebih baik, terutama untuk daerah-daerah pelosok, dananya harus lebih besar lagi, tapi harus digarisbawahi perubahan dana USO yang menjadi lebih besar itu tidak boleh menganggu keberlangsungan industri," paparnya kepada CNNIndonesia.com usai acara Malam Penghargaan dan Apresiasi Mitra Kerja Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) tahun 2017 di Kementerian Keuangan, Selasa (25/7).

Anang Latif sebagai CEO BP3TI, yang ditemui pada momen terpisah di acara yang sama, memperkiraan realokasi dana itu baru akan terjadi 2-3 tahun ke depan. BP3TI harus menunggu regulasi yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum menjalankan hal ini.

"Kenaikan bisa 2-3 kali lipatnya, seperti (kata) Pak Menteri," tambahnya.

"Perkiraan saya, kenaikan tidak tahun depan karena ada regulasi yang harus dipenuhi dulu."

Anang juga mengatakan bahwa realokasi dana PNBP untuk USO akan menguntungkan bagi masyarakat sekaligus industri sendiri. Sebab, 100 persen dari dana yang dikelolanya akan kembali ke industri.

"BHP frekuensi ditekan, ini akan mengembang karena USO 100 persen uang yang dibayar kembali ke industri. Kalau frekuensi kabarnya mungkin di bawah 10 persen yang kembali ke industri," papar Anang kepada CNNIndonesia.com.

Rudiantara sendiri mengaku sudah melakukan perbincangan informal dengan operator mengenai ini. Kendati demikian, pihaknya juga perlu melihat dulu kinerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) selama 2 tahun ke depan sebelum memutuskan perubahan dana USO.

"Suatu saat harus begitu [USO harus dinaikkan], tetapi kita harus perbaiki BP3TI, cara memperbaiki dana USO-nya dulu. Jangan sampai urusannya salah satunya menyebabkan auditnya Kominfo jadi disclaimer misalkan," pungkasnya.